Merdeka.com - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali muncul ke hadapan publik. Terakhir SBY memberi pernyataan sebelum pemilihan gubernur DKI, yang diikuti putranya Agus Harimurti Yudhoyono, April lalu.

Ketua Umum Partai Demokrat ini menggelar acara Safari Ramadan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dia sempat menyampaikan pendapatnya terkait kondisi bangsa saat ini. Satu yang menjadi perhatiannya soal angka kemiskinan yang posisinya cukup tinggi.

SBY mengatakan saat dirinya berkuasa angka kemiskinan di Indonesia saat itu terus menurun. Tetapi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintahan saat ini.

"Yang menjadi inti persoalan di negeri ini angka kemiskinan, orang tidak mampu masih relatif cukup tinggi," kata SBY saat berpidato di Hotel Gumaya, Jalan Gadjahmada, Kota Semarang, Jateng Selasa (13/6) malam.

Selain angka kemiskinan, menurutnya, masih ada banyak kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Di era pemerintahannya dari 250 juta terus mengalami penurunan. "Oleh karena itu jadi tugas negara dan kita semuanya menurunkan angka kemiskinan itu," tuturnya.

Selanjutnya, persoalan kedua ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi. Penyakit ini bukan hanya dialami Indonesia tapi dialami negara emerging economies.

"Ingat dulu, selama 10 tahun rata-rata peningkatan ekonomi 6 persen. Konsekuensinya tanpa disadari kesenjangan semakin melebar. Tidak boleh dibiarkan bagi negara ekonominya tumbuh tinggi," jelasnya.

Lalu bagaimana cara mengatasinya? "Cara mengatasinya mari kita letakan dulu apa yang diharuskan negara dan pemerintah. Para pejabat disumpah untuk melakukan usaha bagi rakyat yang dicintai. Oleh karena itu mengurangi kemiskinan pertama dan utama dan jadi tugas negara dan pemerintah," tegasnya.

Untuk itu, SBY meminta supaya anggaran negara digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, anggaran untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat harus seimbang.

"Berikutnya program pengentasan kemiskinan kita jalankan sangat intensif dan masif. Ke depan saran saya pada pemerintah jangan dikendorkan apalagi dihilangkan. Anggaran negara uang rakyat, itu juga harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

SBY juga meminta pemerintah peka terhadap persoalan masyarakat miskin seperti masalah listrik dan BBM. SBY menegaskan jika pemerintah menaikan harga BBM harus memikirkan posisi rakyat miskin.

"Termasuk menaikan harga BBM, tarif dasar listrik, pemerintah boleh tidak salah, tapi sensitiflah, pekalah terhadap dampaknya kepada saudara kita yang miskin yang tidak mampu," katanya.

"Jangan lupa kompensasinya itu kewajiban negara karena begitu Undang-Undang Dasar yang kita anut," tambah mantan Menko Polhukam itu.

Kemudian, SBY juga meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan besar dan maju meningkatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan kepada rakyat. Hal itu sangat penting untuk golongan atau kelompok masyarakat yang kurang mampu.

"Memberikan bantuan kepada masyarakat, komunitas dan utamakan mereka tergolong ekonomi lemah. Itulah sebenarnya jadi tugas dan kewajiban pemerintah," terangnya.

SBY juga tidak setuju dengan adanya para pengusaha di Indonesia yang berlomba-lomba untuk kaya dan makmur sendiri. SBY juga tidak sepakat jika ada orang yang memperkaya diri dan tidak mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi.

"Langsung saya kaitkan dengan sosialisasi Pancasila, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama napas dan jiwa sederhananya, gampangnya janganlah di Indonesia orang berlomba-lomba untuk kaya dan makmur sendiri-sendiri. Janganlah yang makmur dan kaya kelompok-kelompok tertentu saja. Itu namanya tidak adil," jelasnya.

SBY menambahkan, boleh kita semua bersama-sama memperkaya diri. Namun, kekayaan yang kita dapat dengan cara yang jujur, halal dan bukan kekayaan dari hasil korupsi.

"Yang tidak boleh adalah yang kaya bahkan sangat kaya tapi tidak peduli dan tidak berbagi pada yang miskin. Yang tidak boleh kaya dengan cara korupsi, tidak halal. Itulah sebenarnya kalau kita sederhanakan pengertian keadilan sosial semangat dan jiwa Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

SBY Minta Semua Introspeksi Diri

Malang - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dirinya tak mau lagi mengulas soal Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia meminta semua pihak dapat introspeksi diri seusai perhelatan tersebut.

"Saya tidak punya niat untuk mengulas lagi (Pilkada DKI, red), tetapi semua harus introspeksi diri, pemerintah, negara, TNI, Polri, pers, dan semuanya," ujar SBY saat menyampaikan refleksi dalam Safari Ramadan Partai Demokrat dan buka puasa bersama di sebuah hotel di Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, Kamis (15/6/2017).

Hal yang perlu diintrospeksi, kata SBY, adalah tentang apa yang salah selama proses Pilkada DKI. "Tentang apa yang salah dengan pilkada kemarin," ucap SBY.

SBY juga berpesan kepada semua kader Partai Demokrat agar apa yang terjadi di Pilkada DKI tidak diadopsi di daerah lain.

"Jangan ditiru, atau di-copy di daerah lain. Jika tidak, demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran," tutur SBY.

Menurut dia, sangat perlu memaknai sebenarnya sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diterapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dia mengatakan, dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pertama adalah bagaimana masyarakat menjadi religius. Kedua, meletakkan agama sebagai nilai, bukan simbol. Ketiga, menciptakan kerukunan. Keempat, meningkatkan toleransi. Terakhir, bagaimana mengelola sebuah dampak yang buruk.

"Contohnya dalam sebuah pemilihan politik, pilkada begitu, lantas malah membangun jarak dan permusuhan antar-umat beragama, seperti di Jakarta. Menurut saya, ini tidak boleh berkembang dan terjadi negeri yang kita cintai ini," tutur SBY.