Cegah  PHK Massal | Pikiran Rakyat

SEBANYAK 97.569 tenaga kerja dari 89 perusahaan garmen di 4 kabupaten/kota Jawa Barat terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Demikian berita Pikiran Rakyat 24 Mei 2017, halaman 22.

Ditelisik lebih lanjut, salah satu penyebab dari hal di atas, adalah hengkangnya sejumlah unit usaha dengan merelokasi usahanya ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Kota dan Kabupaten Semarang. Bahkan beberapa di antaranya sudah melakukan instalasi pabrik di wilayah Jawa Tengah tersebut. Pertimbangannya, adalah UMK (upah minimum kota/kabupaten) yang lebih rendah daripada di wilayah asal, yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Depok..  

Industri pakaian jadi, merupakan salah satu jenis industri padat karya, yang menggunakan tenaga kerja (labour intensif) dalam jumlah besar. Tentunya secara matematis, hal ini merupakan komponen variabel tetap yang berpengaruh terhadap struktur biaya per bulan bagi sebuah korporasi.

Sesuai dengan rumus ekonomi, bilamana industri sandang ini tidak mampu membawa keuntungan (profit) oleh berbagai sebab dan kendala, maka potensi PHK, sebagaimana dipaparkan di atas, menjadi sebuah alternatif keniscayaan.
Lemahnya daya beli masyarakat sekaligus inefisiensi dan rendahnya produktivitas para pekerja di tanah air, serta melonjaknya harga sejumlah bahan baku produksi, semakin menambah beban industriawan dan memaksa mereka guna berpikir lebih lanjut, apakah tetap akan melanjutkan usahanya atau hengkang ke daerah lain, sehingga berdampak terhadap gelombang PHK di masyarakat, sebagaimana fakta yang dikemukan di atas.

Pemerintah pun wajib menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional guna mampu mencapai target yang dicanangkan, sebesar 5,4 -5,8%, lewat rentetan paket kebijakan ekonomi yang semakin berpihak guna menyelamatkan industri tanah air.

Tak berlebihan bilamana Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto, beberapa waktu lalu, telah mengingatkan bahwasanya gejala-gejala perlambatan ekonomi harus segera disikapi oleh pemerintah. “Jika tak ada langkah korektif dari pemerintah, bakal terjadi PHK besar-besaran”.

Tentunya mekanisme PHK merupakan upaya terakhir (ultimum remedium)  Prioritas utama adalah kemitraan antara pengusaha dengan pekerja guna meningkatkan daya saing melalui inovasi, otomatisasi, dan berbagai langkah terobosan. Niscaya melalui ketiga elemen tersebut, maka pekerja dan pengusaha dapat mengeliminasi ancaman kebangkrutan total.

Tengoklah bagaimana Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, atau India, dapat melangkah lebih maju daripada negara kita, lewat potensi sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki. Tanpa kelimpahan sumber daya alam yang mumpuni dibandingkan negeri jamrud khatulistiwa, mereka mampu merangsek ke jajaran negara termaju di dunia.

Salah satu kunci keberhasilan sejumlah negara tersebut terletak pada produktivitas dan sikap mental para pekerjanya, yang terobsesi guna bekerja secara optimal dan efisien tanpa memerlukan banyak pengawasan, guna memanfaatkan sumber daya yang terbatas.
Produktivitas merupakan tata kelola guna menghasilkan barang dan/atau jasa seoptimal mungkin dengan memanfaatkan SDM secara efektif dan efisien. Hal ini diperbandingkan melalui ratio input vs output (Paul Mali).
Guna mampu mendongkrak produktivitas diperlukan sejumlah piranti seperti pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan ditopang teknologi yang mumpuni. Di sinilah akan berbicara banyak, persoalan tekad dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih paripurna.
Fakta yang dikeluarkan Asian Productivity Organization, yang bermarkas di Tokyo, memiriskan kita semua, di mana produktivitas para pekerja kita baru setara dengan 9.500 dollar per tahun (Rp 114.000.000) tertinggal jauh bilamana misalnya dibandingkan dengan Malaysia  Rp 396.000.000 atau Thailand sebesar Rp 184.800.000. Selanjutnya dari 1.000 pekerja kita, hanya 4,3% yang termasuk kategori terampil, sementara Filipina 8,3%, Singapura 34,7%, dan Malaysia 32,% untuk kategori yang serupa.
Indonesia berangsur-angsur harus berubah dari mayoritas pekerja yang berkarya di industri padat karya ke padat modal yang berbasiskan keterampilan tinggi khususnya dalam inovasi teknologi, sebagaimana misalnya Korea Selatan.  Tentunya SDM Indonesia pun pada esensinya mampu melakukan hal yang sama guna menuju negara kita yang “tinggal landas bukan tinggal kandas”, tinggal masalahnya terletak pada kemauan dan kemampuan guna terus berpikir, bebenah diri, dan berubah ke arah yang lebih maju.***

Cegah  PHK Massal | Pikiran Rakyat
http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/05/30/cegah-%C2%A0phk-massal-402077



salah pekerja lagi?