Tribunnews.com, Jakarta - Utang yang dibebankan Polri kepada pemerintah ternyata cukup besar, mencapai Rp 36,9 triliun. Walau utang itu cukup besar, Polri kini sudah merancang utang baru sebesar Rp 22,5 triliun
(1,8 miliar dolar AS) untuk proyek kredit ekspor (KE) 2015-2019. Angka-angka tersebut disampaikan oleh Neta S Pane selaku Ketua Presidium Ind Police Watch dalam keterangannya Minggu (23/11/2014).

Data yang diperoleh Ind Police Watch (IPW), kata Neta, dari dokumen Penjelasan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Polri mengungkapkan, utang Rp 36,9 triliun yang dibebankan Polri kepada pemerintah itu mencakup utang luar negeri untuk proyek KE sebesar 2,9 miliar dolar AS (Rp 35 triliun), soft LOAN dari Korsel 82,25 juta dolar AS (Rp 984 miliar), dan proyek pinjaman
dalam negeri Rp 1 triliun.

Utang KE misalnya untuk 130 proyek selama 11 tahun dari 2001 hingga 2013, utang soft LOAN untuk tiga proyek selama tiga tahun, dan utang dalam negeri untuk 35 proyek selama lima tahun dari 2010 hingga 2014. Proyek pengadaan Polri yang melahirkan utang yang cukup besar itu di luar proyek pengadaan yang dibiayai APBN, yang rata-rata mencapai Rp
3 triliun pertahun.

"Besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE ini sudah saatnya dievaluasi pemerintah, untuk kemudian ditinjau ulang. Pemerintahan Presiden Jokowi juga perlu melakukan evaluasi dan audit yang menyeluruh terhadap proyek-proyek pengadaan di Polri yang dibiayai
utang, baik yang KE, soft LOAN maupun pinjaman dalam negeri," katanya.

Dengan demikian, menurut Neta bisa diketahui secara persis, apakah proyek itu bermanfaat, mangkrak atau tidak tepat guna. Jika tidak ada evaluasi atau audit yang menyeluruh, proyek itu hanya akan membebani pemerintah dengan utang-utang baru, apalagi Polri sudah merancang utang baru sebesar 1,8 miliar dolar AS (Rp 22,5 triliun) untuk proyek KE 2015-2019. Sudah
saatnya pemerintahan Jokowi melakukan Revolusi Mental dalam proyek pengadaan di Polri sehingga tepat guna dan bermanfaat bagi jajaran bawah Polri maupun masyarakat.