Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memperkirakan, suntikan pembiayaan dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) selaku pemberi pembiayaan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bernilai US$5,9 miliar, akan cair dalam beberapa tahap.

"Kemungkinan (suntikan dana) pertama itu sekitar US$1 miliar atau Rp17 triliun," ujar Rini di Kementerian BUMN, Selasa (18/4).

Namun begitu, Rini menyebutkan, pembahasan skema suntikan pembiayaan antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika selaku penggarap proyek dengan CDB masih terus berlangsung hingga akhir bulan ini.

Hanya saja, Rini memastikan, pencairan pembiayaan akan segera didapat oleh KCIC dan Wika lantaran landasan hukum pengerjaan proyek kereta cepat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah rampung dikerjakan pemerintah dan akan segera terbit.

Adapun PP RTRWN ini menjadi syarat penjamin pemberian suntikan pembiayaan dari CDB sehingga perbankan Negeri Tirai Bambu tersebut tak perlu buang-buang waktu untuk segera mengalirkan dana segar ke Indonesia.
Sementara itu, di tengah menanti kepastian pencairan pembiayaan dari CDB, Rini mengatakan bahwa proyek kereta cepat sebenarnya sudah bisa berjalan. Pasalnya, pembebasan lahan sudah dilakukan dan kontraktor memiliki kas internal.

"Engineering procurement and construction agreement sudah selesai. Kontraktor China dan Wika sebetulnya sudah bisa memulai tanpa ada dana dari CDB," imbuh Rini.

Direktur Keuangan Wika Steve Kosasih menambahkan, pembebasan lahan sampai akhir Maret lalu telah mencapai 85 persen dari total kebutuhan lahan untuk membangun proyek dengan panjang lintasan mencapai 142 kilometer (km).

Sementara untuk tahap awal pembangunan proyek kereta cepat, kontraktor menargetkan sebanyak 26 km akan digarap lebih dulu, di mana 5 km diantaranya sudah mulai dikerjakan.

Kemungkinan (suntikan dana) pertama itu sekitar US$1 miliar atau Rp17 triliun," ujar Rini di Kementerian BUMN, Selasa (18/4)