Muhammadiyah Disebut di Dakwaan, Jaksa Harus Tanggung Jawab
Selasa , 06 June 2017, 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Taufan Putra Revolusi mengatakan, Jaksa Ali Fikri harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi terkait penyebutan nama Muhammadiyah dalam dakwaan. Padahal, kata Taufan, Muhammadiyah tidak pernah diributkan dalam persidangan, tapi sekarang justru muncul saat pembacaan dakwaan. "Kami belum bisa menerima, sangat tendensius," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Republika, Selasa (6/6).

Taufan juga berharap, penyebutan Muhammad Amien Rais (MAR) di sidang kasus alat kesehatan oleh Siti Fadilah bisa diluruskan oleh Majelis hakim. IMM, kata dia, meyakini bahwa para hakim masih dapat dijadikan tumpuan harapan dalam proses mencari kebenaran dan penegakan keadilan.

"Peran hakim dalam hal ini sangat penting dalam menciptakan suasana kondusif di masyarakat," kata dia.

Taufan juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjadi lembaga independen, dan bukan menjadi bumper Kekuasaan, alat politik, atau tempat penerimaan orderan kasus. "Buktikan itu dengan penegakkah hukum tanpa tebang pilih. ungkap mega skandal korupsi di Republik ini," ujar dia mengakhiri.
http://www.republika.co.id/berita/na...tanggung-jawab


KPK Sebut Muhammadiyah di Kasus Rasuah, Din Syamsuddin Gerah
Senin, 05 Juni 2017 – 13:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah merasa berang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, organisasi keagamaan yang pernah dia pimpin itu diseret-seret dalam kasus korupsi alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa Siti Fadilah.

"Terhadap kasus-kasus lain KPK tidak pernah mengaitkan dengan nama organisasi. Maka, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan atau tuduhannya itu," ujar Din sebagaimanab diberitakan JawaPos.com, Senin (5/6).

Ditambahkan Din, apabila KPK enggan bertanggung jawab, maka KPK sangat patut diduga bekerja untuk pihak tertentu, yaitu yang merasa tersinggung dgn gerakan politik Amien Rais selama ini.

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tengara Barat (NTB) ini juga menduga KPK selama ini bertindak tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Selain itu KPK juga menerapkan standar ganda terhadap kasus-kasus korupsi.

Hal ini terlihat ketika KPK tidak berani mengusut kasus yang nyata-nyata sudah menimbulkan kerugian negara. Sebagai contoh adalah pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI.

KPK juga pilih-pilih dalam menjerat tersangka dalam kasus korupsi yang pernah ditangani. "Begitu juga banyak kasus-kasus besar yang cenderung dibatasi pada tersangka-tersangka tertentu oleh KPK, seperti BLBI, Hambalang, atau e-KTP," tegasnya.

‎Oleh sebab itu, Din menunggu keseriusan KPK untuk melanjutkan kasus-kasus besar. Dia berharap KPK tidak menjadi alat pihak tertentu apalagi untuk menghabisi lawan-lawan politik.

"Untuk itu saya meminta DPR mengevaluasi eksistensi KPK dan mengawasi para komisionernya yang terkesan bekerja sebagai perpanjangan tangan pejabat tertentu," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/news/kpk-sebut-m...amsuddin-gerah

----------------------------

KPK harap hati-hati!


: