Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

nanozeroAvatar border
TS
nanozero
Disebut ICW Tabrak UU, Pansus Angket KPK: Ada Suasana Emosional
Disebut ICW Tabrak UU, Pansus Angket KPK: Ada Suasana Emosional
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Arsul Sani, menyebut ada suasana emosional dalam kritik yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Pansus Angket. Arsul pun menegaskan pendapat ICW tidak murni dari perspektif keilmuan.

"Mereka yang bersuara menganggap Pansus Angket itu tidak sah kan pada umumnya mereka yang memang hubungan emosinya begitu dalam dengan KPK sehingga bagi mereka KPK itu seperti lembaga sakral yang nggak boleh diutak-atik oleh siapa pun, apalagi DPR. Jadi pendapat mereka tidak murni berangkat dari perspektif keilmuannya karena ada unsur emosinya," kata Arsul ketika dihubungi, Jumat (9/6/2017) malam.

Menurut Arsul, soal keabsahan Pansus Angket telah selesai. Apabila ada fraksi di DPR yang tidak mengirimkan wakilnya, menurut Arsul, Pansus Angket tetap bisa bekerja.

"Bahkan dua fraksi yang belum mengirimkan wakilnya (PKS dan Partai Demokrat) juga menghormati hak delapan fraksi lainnya yang berketetapan untuk melanjutkan Pansus Angket KPK. Artinya, kalau ada fraksi yang tidak menggunakan haknya, tidak berarti pansusnya nggak bisa jalan," sebut Arsul, yang berasal dari Fraksi PPP.

Di sisi lain, Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi menyebut keabsahan Pansus Angket berangkat dari sidang paripurna. Menurutnya, sidang paripurna telah menyatakan sah sehingga Pansus Angket tetap jalan terus.

"Bagaimana bisa sah atau tidaknya itu dari (sidang) paripurna. Kalau (sidang) paripurna sudah menyatakan sah, itu sudah sah," ucap Taufiqulhadi ketika dihubungi terpisah.

"Jangankan tujuh fraksi, satu fraksi sudah cukup kalau (sidang) paripurna sudah menyatakan sah," imbuh politikus Partai NasDem itu.

Sebelumnya, pegiat antikorupsi ICW Donal Fariz menuturkan Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR dinilai melanggar tiga undang-undang. Donal menyebut pembentukan pansus angket itu melanggar UU MD3, UU KPK, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
(dhn/dhn)

Sumber

Ngak kebalik tu? Bukannya para anggota dewan yang terhormat yang emosi ketahuan korupsi makanya bikin pansus?
emoticon-Marah emoticon-Marah emoticon-Marah
-2
1.1K
10
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
672.1KThread41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.