NUSANTARANEWS.CO – Jika merujuk deklarasi PBB di New York pada 13 September 2007 silam tentang hak-hak penduduk asli (pribumi) sesungguhnya pemerintah Indonesia tengah mengalami blunder besar. Sebab, pemerintah telah gagal paham membedakan antara hak penduduk asli (pribumi) dengan tindakan rasis. Sehingga membiarkan negara dikelola oleh non pribumi.

Membiarkan negara diambil alih oleh non pribumi, menurut Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies (CISS) Dahrin La Ode sekaligus Ahli Politik Etnisitas Dr. M. Dahrin La Ode, M.Si sama halnya menentang hasil deklarasi PBB tentang hak-hak penduduk asli (pribumi) yang telah disepakati. Ironisnya, pemerintah melarang penggunaan istilah pribumi dan Hapus Hak Pribumi, Negara Gagal Terjemahkan Bangsa http://nusantaranews.co/hapus-hak-pr...mahkan-bangsa/