Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, untuk tahun 2017 mendatang, Indonesia akan mengimpor bahan bakar gas cair (LPG) dari Iran sebesar kurang lebih 500 ribu metrik ton. Sementara Iran akan membangun mobile powerplant di Indonesia sebesar kurang lebih 5.000 megawatt.

“Dengan kerja sama energi ini maka efisiensi harga akan bisa dilakukan,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama Presiden Iran Hassan Rouhani, di Istana Sa’dabad, di Teheran, Rabu (14/12) pagi waktu setempat, setelah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang energi yang dilakukan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri ESDM Iran.

Selain itu, turut dibahas kedua pemimpin kemungkinan melakukan kerja sama pengelolaan dua ladang minyak di Ab-Teymoura dan Mansouri. Sebelumnya pada bulan Agustus lalu, Pertamina dan National Iranian Oil Company (NIOC) telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan studi pendahuluan terhadap kedua lapangan minyak raksasa di Iran tersebut.

Pada kunjungan kali ini, Presiden Jokowi juga membawa serta dalam sebanyak 60 CEO dan pengusaha dari Indonesia.

“Mereka bergerak di berbagai bidang (dan) mereka akan bertemu CEO counterpart mitra dan melakukan pertemuan bisnis peningkatan perdagangan antara Iran dan Indonesia,” terangnya.

Senada dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Hassan Rouhani menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Rouhani juga menyambut baik usulan pemerintah Indonesia terkait pengelolaan ladang minyak di Iran.

“Kami siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik, bendungan, saluran air, serta berbagai bantuan teknis kepada Republik Indonesia. Tentu saja Republik Indonesia juga dapat aktif dan berpartisipasi dalam industri migas di Republik Islam Iran,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Iran juga menganggap kerja sama di sektor energi antara kedua negara merupakan suatu hubungan strategis. Pihaknya pun menyatakan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam bidang tersebut.

Selain soal energi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Mutual Legal Assistance serta MoU Ekstradisi yang dari pihak Indonesia ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Juga ditandatangani MoU di bidang Investasi yang dari Indonesia ditandangani oleh Kepala BKPM Thomas Lembong.

Pendekatan Dialog
Selain isu di bidang ekonomi, menurut Presiden Jokowi, dalam pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani itu juga dibahas mengenai situasi keamanan dunia saat ini. Ia menegaskan, Indonesia kembali menekankan pentingnya pendekatan dialog secara damai dalam menyelesaikan berbagai konflik di kawasan, baik di Timur Tengah, yaitu di Suriah dan Yaman, maupun di Myanmar.

“Indonesia ingin terus melanjutkan peran aktif untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia,” kata Presiden Jokowi.

Menutup pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan berterima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan pihak tuan rumah dalam kunjungannya ini.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala BKPM Thomas Lembong, Ketua OJK Muliaman D. Hadad, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, serta Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (BPS/FID/ES)

Sumur : Bahan Coli

Ini Sejarah Penjualan Gas Murah Tangguh Papua ke Tiongkok
Jakarta -
Pada 2002 silam, Indonesia menjual gas bumi dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG/gas alam cair) berkontrak jangka panjang 25 tahun ke Fujian-Tiongkok. Kontrak ini menjadi persoalan, karena harga gas dinilai sangat murah, yakni hanya US$ 2,4 per mmbtu dan kenaikannya dipatok maksimal US$ 3,35 per mmbtu, seiring kenaikan harga minyak bumi.

Pengamat perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi mengatakan, proyek LNG Tangguh, Papua sudah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Namun proyek tersebut belum selesai hingga BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Zaman Presiden Gus Dur inilah mulai dicari pembeli, penunjukan penjual yakni BP (British Petroleum). Namun belum sempat dijual Gus Dur digantikan Presiden Megawati Soekarno Putri," kata Kurtubi kepada detikFinance, Selasa (1/7/2014).

Kurtubi mengungkapkan, sebagai presiden yang baru, Megawati disodorkan kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian dengan berbagai rumus yang bagi siapapun presidennya pasti tidak akan paham, karena terlalu teknis. Presiden di dunia mana pun tidak menguasai hal yang teknis.

"Formula penjualan, berdasarkan JCC (Japan Crude Cocktail) atau (harga acuan minyak Jepang), dan teknis sekali, di mana proyek ini disusun oleh Menteri ESDM (waktu itu namanya Menteri Pertambangan) Purnomo Yusgiantoro yang merupakan menteri sejak Zaman Gus Dur, Presidennya lengser Menteri ESDM-nya tetap," ungkap Kurtubi.

Ia memaparkan, sebagai menteri teknis yang menyusun proyek penjualan LNG Tangguh, Purnomo yang paling mengetahui mengapa harga gas Tangguh hanya US$ 2,4 per mmbtu, dan paling tinggi atau maksimal US$ 3,35 per mmbtu.

"Yang salah itu bukan harganya, oke harga pada saat itu memang US$ 2,4 per mmbtu, kalau dibandingkan sekarang sangat murah sekali, tapi pada saat itu harganya pas, yang salah itu formula harganya, kenapa dipatok maksimal berdasarkan harga minyak maksimal US$ 38 per barel, ini kesalahan besar," tegas Kurtubi.

"Sebagai orang perminyakan, pengalaman Indonesia menjual gas sebelum-sebelumnya, formula ini sangat salah, karena kalau tanpa dipatok harga minyak US$ 38 per barel yang artinya harga LNG Tangguh maksimal hanya US$ 3,35 per mmbtu, kalau tanpa itu saat ini harga ekspor gas Tangguh sudah mencapai US$ 18 per mmbtu bukan seperti sekarang sudah berjuang capek-capek hanya US$ 8 per mmbtu, masih rugi kita," ungkapnya lagi.

Kurtubi menegaskan kembali, memang sebagai Presiden saat menjual LNG Tangguh ke Fujian, secara politis memang Megawati yang harus bertanggung jawab sehingga sampai hari ini Indonesia masih mengekspor gas dengan harga yang sangat murah.

"Tapi orang tidak pernah mau mencari tahu siapa dibalik dari penjualan LNG Tangguh yang dijual ke Tiongkok, siapa? Ya menteri teknisnya saat itu, siapa lagi kalau bukan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, itu faktanya," tutup Kurtubi.

Sebelumnya, Gde Pradnyana saat menjabat Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas (sekarang SKK Migas) pernah mengatakan, proyek LNG Tangguh di Bintuni, Papua tidak merugikan negara. Situasi saat lapangan Tangguh akan dikembangkan adalah buyer-market, yaitu situasi di mana pembeli yang menentukan harga yang ditawarkan oleh penjual LNG.

Indonesia, menurut Gde, telah mendapatkan harga yang terbaik untuk ekspor LNG ke provinsi Fujian, China karena kontrak tersebut didapat tanpa melalui tender. Sebelum mendapatkan kontrak pasokan LNG ke Fujian, Indonesia kalah dalam tender pasokan LNG ke Guangdong dan Taiwan karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi saat itu.

"Hitungan pengembangan lapangan migas pada dasarnya adalah hitungan investasi yang ditanam untuk pengembangan suatu lapangan migas. Saat itu harga jual LNG tentu lebih murah dari harga saat ini, karena biaya investasi seperti biaya pembangunan kilang, pengembangan sumur gas, dan lain-lain juga jauh lebih murah dari harga saat ini. Jika dihitung dengan nilai proyek pembangunan kilang LNG saat ini maka harga pembangunan kilang LNG Tangguh Train-1 dan Train -2 adalah kilang termurah di dunia," ujarnya.

Selain itu, ternyata harga rata-rata ekspor gas yang selama ini dianggap murah ternyata masih jauh lebih mahal dari harga gas domestik. Karena itu, lanjutnya, Indonesia butuh perbaikan harga gas domestik untuk menjamin kesinambungan investasi dan mendukung ketersediaan energi domestik.

"Jika disparitas harga terlalu tinggi maka selain penerimaan negara jauh lebih rendah dari seharusnya, juga membuat investor enggan mengembangkan lapangan karena mengatahui investasinya pasti tidak akan kembali. Kalaupun investor akhirnya mau mengembangkan lapangan maka investor pasti meminta agar diizinkan untuk ekspor karena harga jual gas yang lebih baik. Atau minta bisa juga investor meminta insentif untuk menutupi keekonomiannya," jelas Gde.

Namun mulai hari ini, 1 Juli 2014, pemerintah telah berhasil melakukan renegosiasi kontrak gas tersebut, dengan menaikkan harganya. Untuk lengkapnya cek di sini.
Bahan Coli

(rrd/dnl)

Akhirnya, Pemerintah Berhasil Renegosiasi Harga Jual Gas Tangguh

Jakarta - Setelah sekian lama, pemerintah akhirnya berhasil melakukan renegosiasi harga jual gas Tangguh dari Papua, ke pembelinya yaitu Fujian asal Tiongkok. Dulu harga jualnya US$ 2,7 per mmbtu (juta british thermal unit), menjadi US$ 8 per mmbtu mulai 1 Juli 2014.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, gas Tangguh di Papua yag dikelola British Petroleum (BP) memang sejak 2002 diekspor 100% ke Fujian, Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada 2002 lalu, harga gas ini adalah 5,25% dari harga Japan Crude Cocktail (harga acuan minyak Jepang), yang saat itu hanya US$ 26 per barel. Sehingga harga jual gas Tangguh adalah US$ 2,7 per mmbtu.

Harga ini pernah diubah saat JCC mencapai US$ 38 per barel, sehingga harga gas Tangguh adalah US$ 3,3 per mmbtu. Namun sekarang JCC sudah lebih dari US$ 100 per barel, harga jual gas Tangguh tidak bisa diubah lagi.

"Presiden SBY pernah bertemu dengan Presiden Tiongkok yang dulu, kita juga mencoba menghilangkan patokan harga JCC-nya itu, kemarin akhirnya logikanya sudah tidak cocok harga JCC sekarang 100 dolar per barel, masa masih tetap dipakai US$ 38 per barel, ini tidak adil," ujar Jero usai rapat dengan Presiden SBY di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Jero mengatakan, pekan lalu, Fujian setuju harga JCC dilepas, artinya harga JCC yang menjadi patokan adalah harga JCC sekarang. Jadi, bila harga JCC sekarang US$ 100 per barel, maka harga jual gas Tangguh bisa mencapai US$ 8 per mmbtu.

"Kalau JCC-nya US$ 110, maka bisa jadi US$ 8,65 per mmbtu. Kesepakatannya naik terus tahun 2015 jadi US$ 10 per mmbtu, 2016 US$ 12 dolar, 2017 US$ 13,3. Kontrak kita sampai tahun 2034. Rata-rata nanti angkanya jadi US$ 12 dolar kenaikan 4 kali lipat dibanding harga tahun lalu," kata Jero.

Keuntungannya, bila memakai harga lama, maka negara akan mendapat penerimaan US$ 5,2 miliar hingga 2034. Sementara dengan harga baru, pemerintah bisa mendapatkan US$ 20 miliar hingga 2034.

"Jadi per tahun kita mendapat Rp 12,5 triliun dari Fujian, dari harga lama Rp 3,1 triliun. Jadi tambahnya Rp 9 triliun‎," ungkap Jero.

"Tadi Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada negosiasi kami. Kita sama-sama bekerja untuk meyakinkan pihak Tiongkok yang logis yang cocok dengan pihak ke depan. Sehingga tidak ada komentar harga jual gas ke Tiongkok murah. Inilah keberhasilan kita. Mudah-mudahan pemerintahan ke depan mendapat tambahan dari Tiongkok," kata Jero.

(dnl/ang)

Bahan Coli