Konten hoax yang wara-wiri di media sosial membuat gerah pemerintah. Akibat hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali membuka opsi menutup layanan tersebut.

Pertimbangan Rudiantara itu ia dasarkan pada manfaat dan kerugian yang ditimbulkan media sosial. Jika menurut pemerintah efek negatif dari media sosial lebih banyak, maka bukan tak mungkin mereka akan menutup media sosial.

"Bukan hanya akses akunnya yang dibatasi. Kalau diperlukan, penyedia layanannya yang akan ditutup," kata Rudiantara saat memperkenalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan media sosial di Gedung Kemenkominfo, Senin (5/6).

Tentu saja Rudiantara tidak akan serta merta melakukan penutupan layanan seperti Twitter dan Facebook. Dia berujar ada tahapannya, khususnya di level penyedia layanan media sosial.

Sebagai langkah pertama, Rudiantara akan berkeliling ke penyelenggara media sosial untuk membicarakan niat pemerintah ini. Mereka ingin perusahaan over the top (OTT) bekerja sama dengan pemerintah dengan memberikan tindakan cepat.

“Begini, kami meminta kepada seluruh penyelenggara media sosia, OTT pada umumnya itu bekerjasama. Artinya memberikan servis level, kalau pemerintah meminta memberikan perlakuan tertentu pada akunnya, ya tolong dilakukan,”tegasnya.

"Jangan yang harusnya tidak harus diblok, justru diblok seperti Afi (Nihaya) tuh,” tambahnya.

Rudiantara pun tak risau dianggap otoriter, karena seperti yang dijelaskan olehnya, langkah pertama penyelenggara media sosial harus bekerjasama dengan pemerintah.

“Makanya saya sampaikan pas pidato bukan tujuan kami untuk menutup penyelenggara media sosial tapi kami meminta kerjasama. Kerjasama yang kami minta ini juga untuk kepentingan bangsa,” sebut Rudi.

Menteri yang akrab disapa Chief RA itu mengatakan gelontoran konten negatif menutup manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat. Ia menceritakan bagaimana Facebook di masa awal popularitasnya berjasa menghubungkan kembali teman atau saudara yang telah lama putus silaturahim.

Namun seiring waktu, sejumlah pengguna memanfaatkan Facebook dan media sosial lainnya sebagai alat propaganda dan hasutan yang merugikan masyarakat luas.

Kendati begitu, Rudiantara menolak dianggap bertindak represif. Keputusan menutup penyedia layanan media sosial akan dilakukan jika benar-benar terpaksa.

"Tapi kalau memang harus ya harus. Artinya sekarang terbuka kemungkinan untuk itu," pungkas RA.

sumber