Mas Tris Pastikan Duit Alkes Tak Mengalir ke Amien Rais
Jumat, 02 Juni 2017 – 19:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menyampaikan klarifikasi soal penyebutan namanya dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) kejadian luar biasa (KLB) 2005 di Kementerian Kesehatan yang menyeret Siti Fadilah sebagai terdakwa.

Mas Tris -panggilan akrabnya- memastikan aliran duit dari yayasannya ke rekening Amien Rais tak ada kaitannya dengan uang dari proyek alkes.

Soetrisno menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jakarta Selatan, Jumat (2/6). Zulkifli juga terlihat mendampingi Mas Tris dalam jumpa pers itu.

Mas Tris menuturkan, ada dana yang masuk ke rekening Nuki Syahrun selaku ketua Soetrisno Bachir Foundation (SBF). Menurutnya, SBF bukanlah yayasan yang berbadan hukum.

"SBF itu bukan yayasan, tapi nama saja. Kalau saya bantu yatim piatu, banjir, itu menggunakan SBF. Tidak ada badan hukumnya," katanya.

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu juga mengaku sudah sejak lama membantu Amien Rais. Menurut dia, tidak masalah jika dirinya ataupun Nuki mengirim dana ke Amien karena sama-sama pihak swasta.

Selain itu, sambung Mas Tris, dana yang dikirim ke Amien tak ada kaitannya dengan alkes. Sebab, uang yang dikirim ke Amien memang bukan dari proyek alkes.

"Pak Amien tidak ada hubungannya. Itu uang dari mana-mana, kebanyakan dari zakat, infaq dan sedekah saya untuk kegiatan sosial yang kemudian masuk ke rekening. Itu bukan hasil bisnis alkes dan sebagainya," katanya.

Pengusaha asal Pekalongan itu menegaskan, uang yang ada di rekening Nuki itu berasal dari Direktur Utama PT Mitra Medidua Andi Krisnamurti. Perusahaan itu merupakan pemasok alat kesehatan bagi PT Indofarma Tbk yang menjadi rekanan Kemenkes dalam pengadaan alkes.

Sedangkan suami Nuki, Rizaganti Syahrun merupakan teman dari Andi. Karenanya aliran uang antara Indofarma dengan Mitra Medidua karena urusan utang.

"Itu uang pinjam-meminjam antara suami Bu Nuki dan Andi dan itu sudah dikembalikan. Jadi, tidak ada urusannya SBF. Dana SBF itu dari saya sendiri," katanya.

Sutrisno juga membantah tudingan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut pemberian uang itu sebagai ungkapan terima kasih Siti Fadilah karena direkomendasikan Muhammadiyah dan PAN sebagai menkes. "Itu tidak ada," tegasnya
http://www.jpnn.com/news/mas-tris-pa...-ke-amien-rais

------------------------------

Kasihan mbah Amien Rais (AR) menjadi korban bully gara-gara Jaksa KPK mengungkap informasi di persidangan yang sebenarnya tak perlu jadi berita besar tentang dana Rp 600 juta ke rekening AR. Saat dana itu mengalir ke rekening bank milik AR, pada masa itu AR tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara. Dan Sutrisno Bachir (SB) adalah seorang pengusaha swasta yang cukup kaya pada masa itu.

Logikanya, bila anda menerima dana (meskipun cukup besar) yang datang dari seorang Pengusaha Kaya di negeri ini, Swasta pula (bila SB adalah Pejabat Negara, memang wajar AR harus curiga tentang dari mana asal-usul uang yang dihibahkan kepadanya itu, bukan?). Apa iya, ketika anda menerima dana seperti itu, dari pengusahan swasta kaya, patut curiga saat menerima duit sebesar itu adalah asal korupsi? Emang Swasta bisa korupsi dalam konteks seperti itu?

OK-lah itu dianggap korupsi oleh KPK, tapi bukannya ada batasan minimal tentang dana korupsi yang akan ditangani KPK? Kalau nggak salah minmal Rp 1 miliar. Kenapa KPK harus repot-repot mengurusi dana Rp 600 juta yang dicurigai aliran dana korupsi, yang belum pasti juga uang itu berasal dari duit korupsi (SB itu pengusaha Kaya saat itu, duitnya dari mana-mana, termasuk dari duit Zakat dan infaknya. Bagaimana KPK bisa memastikan bahwa itu uang yang mengalir ke AR adalah duit hasil korupsi, bukan dari dana zakat dan infak SB?).

Kenapa KPK tidak lebih fokus saja ke kasus mega-korupsi BLBI yang melibatkan Megawati, atau kasus korupsi e-KTP yang menyeret para menteri Jokowi dari PDIP dan anggota DPR aktif saat ini, bahkan menyeret pula nama Ketua DPR? Takut?
Hayooo KPK ... jangan tebang pilih lagi yak!