Solopos.com, SOLO – Bupati nonaktif Klaten, Sri Hartini menjalani sidang perdana kasus korupsi jual beli jabatan, Senin (22/5/2017). Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hartini menerima sekitar Rp13 miliar dari gratifikasi dan jual beli jabatan.

Ada 148 kepala desa di Klaten yang memberi uang hadiah atau gratifikasi kepada Hartini. Uang yang diterima Hartini diketahui berasal dari dana APBD 2016 dan APBD 2017.



JUAL BELI JABATAN: 1 Tahun, Hartini Raup Rp13 Miliar

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini menerima sekitar Rp13 miliar dari gratifikasi dan praktik jual-beli jabatan.

Hartini yang belum genap satu tahun menjadi Bupati Klaten itu didakwa menerima suap jual beli jabatan Rp2,9 miliar dan gratifikasi hingga Rp9.167.550.000. Pembacaan dakwaan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (22/5).

”Ada 148 kepala desa di Klaten yang memberi uang hadiah atau gratifikasi kepada terdakwa. Uang yang diberikan itu berasal dari dana APBD 2016 dan APBD 2017. Jumlahnya macam-macam mulai dari Rp7,5 juta-Rp30 juta,” ujar jaksa dari KPK, Afni Carolina, kepada wartawan seusai sidang.

Jaksa juga mendakwa Hartini telah menerima gratifikasi dari 34 guru dan kepala sekolah. Para guru dan kepala sekolah itu memberikan uang hadiah kepada Bupati Klaten agar dimudahkan dalam urusan promosi jabatan maupun mutasi.

Selain pemberian yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala sekolah dan bantuan dana desa itu, terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pengisian jabatan di PDAM Klaten. ”Kalau ditotal nilai korupsi yang dilakukan terdakwa, baik gratifikasi maupun jual beli jabatan, besarnya mencapai Rp13 miliar lebih,” tutur Afni.

http://m.solopos.com/2017/05/23/solopos-hari-ini-jual-beli-jabatan-1-tahun-hartini-raup-rp13-miliar-818954



memang mantap emak emak yg ini...ngebut balikin modal