Koran Sulindo – Pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6), Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan unit kerja atau lembaga yang fokusnya adalah penguatan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Diungkapkan Jokowi, dirinya telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. “Lembaga baru ini adalah kepanjangan tangan saya yang bersama seluruh komponen bangsa memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan,” ujar Jokowi. Lembaga baru tersebut nantinya, kata Jokowi lagi, akan terintegrasi dengan program-program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang ikut merancang unit kerja tersebut, Yudi Latif, mengatakan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan menjadi salah seorang yang berada di dewan pengarah unit kerja presiden tersebut. “Dalam dewan pengarah ada Bu Mega yang punya unsur historis. Masa seseorang yang punya kaitan dengan unsur historis tidak ada di situ? Rasanya kurang elok. Bu Mega bukan sebagai unsur partai, tapi dalam kapasitas dari pendiri republik, representasi perumus Pancasila,” tutur Yudi di kantor Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Dewan pengarah itu, tambahnya, beranggotakan sembilan orang, yang terdiri dari dua orang tokoh nasional dan tujuh orang tokoh lintas agama. Mantan wakil presiden Try Sutrisno menjadi salah satu tokoh nasional bersama Mega. Juga akan ada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’aruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii, serta Franz Magnis Suseno. “Selain itu ada wakil dari agama Buddha, Hindu, dan Kristen,” tutur Yudi.

Di bawah dewan pengarah akan ada kepala eksekutif unit satuan kerja. Kepala eksekutif tersebut akan membawahi tiga deputi. Bagian tiga deputi akan dijelaskan ketika pelantikan. Setelah resmi dilantik, unit kerja tersebut akan fokus pada tiga hal untuk langkah awal. Pertama: ikut menyiapkan konten dan metodologi pelajaran Pancasila dan kebangsaan di dunia pendidikan. Kedua: melakukan pengembangan jaringan dan mengarusutamakan isu-isu Pancasila ke ruang publik. Implementasi dilakukan dengan media multiplatform, pendekatan secara horizontal, dan membentuk kekuatan orang agar merasa punya perhatian pada Pancasila. Ketiga: pengukuran dan pemantauan terhadap lembaga pemerintah. Unit kerja akan melihat kebijakan dan perilaku lembaga pemerintah apakah sudah sejalan dengan pemerintah atau tidak.

Yudi sendiri dikabarkan akan menjadi kepala unit kerja tersebut. Namun, ia tidak menjawab dengan pasti saat ditanyakan soal itu. “Saya tidak tahu pasti. Kalau selentingan memang ada,” tuturnya. [PUR]