Garudayaksa.com, Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengaku tidak terkejut atas tangkap tangan terhadap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh KPK.

"Publik tidak heran lagi. Sebab, desas-desus pesan-memesan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) sudah sejak lama berhembus. Tidak hanya untuk kementerian/lembaga di pusat, tapi juga untuk Pemda provinsi, kabupaten, kota di daerah-daerah. KPK sebetulnya terhitung lamban memberantas hal tersebut," ujar Ketua DPP Gerindra ini.

Praktik pesanan opini WTP ini, terang Heri, benar-benar mencoreng institusi BPK yang harusnya mampu mengawasi dan mengamankan keuangan negara.

"Untuk diketahui, oknum-oknum auditor di BPK itu bisa digiring untuk menampilkan atau tidak menampilkan tiap-tiap temuan dalam laporan audit. Selanjutnya untuk menghilangkan temuan tersebut harus ada “tanda terimakasih” sampai laporan audit selesai, kalau sekarang baru terkuak ke permukaan, itu karena lebih banyak faktor apes saja," sindir Waketum HKTI ini.

Menurutnya, tangkap tangan atas oknum auditor BPK menjadi jawaban atas keraguan publik bahwa praktik-praktik tak wajar yang selama ini berlangsung di BPK benar-benar terjadi.

Sebetulnya, pemberian predikat WTP juga tidak bisa menjadi jaminan tak ada korupsi disebuah lembaga. "Dan bukan berarti tidak WTP sudah pasti korupsi," ujarnya.

Ia berharap kedepannya, BPK harus berbenah dan harus berani bersihkan dirinya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apapun dan bagaimanapun juga, kata dia, Indonesia masih butuh BPK untuk berkontribusi nyata dalam tata kelola keuangan yang transparan dan bersih.

"Lembaga hasil reformasi ini masih jadi tulang punggung pengawasan dan pengamanan keuangan negara," tegasnya.

Oleh karena itu, kata dia, BPK harus terus meng-upgrade auditornya sehingga menjadi individu yang berani, memiliki komitmen dan konsistensi tinggi.

"Pintar saja tidak cukup agar tidak mudah digiring, didorong oleh tanda 'terima kasih'," tutupnya.

http://www.garudayaksa.com/detail/13...u-tak-terkejut