Hampir seluruh fraksi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR, meminta agar dana saksi di TPS dibebankan kepada negara. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menganggap sulit untuk partai politik mencari duit sendiri.

"Ini penting sekali. Kita ini mau memberantas korupsi, bagaimana korupsi bisa hilang, kalau partai politik nyari duit sndiri," ujar Zulkifli usai bertemu dengan perwakilan DA'I muda dan perwakilan ITB di ruanganya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).



Zulkifli menambahkan partai politik perlu banyak duit untuk bisa bersaing dalam setiap pemilu di Indonesia, baik pilkada maupun pilpres.

"Jadi DPR biayanya tinggi, jadi bupati biayanya tinggi. Terus partai disuruh nyari uang sendiri, bagaimana tidak mau korupsi? Kalau mau berantas korupsi, brantas penyebabnya dong. Penyebabnya apa? Politik biayanya tinggi," ujar Zulkifli Hasan.



Menurut Zulkifli, undang-undang pemilu mengenai dana saksi harus dibenahi agar tak membenani partai politik. Selama ini memang parpol membiayai sendiri saksi mereka di TPS, padahal itu pengeluaran terbesar dibanding kampanye.

"Jadi orang berpolitik itu untuk pengabdian. Akhirnya drop korupsinya. Kita kan enggak, habis ditangkap semua kalau poltiknya biayanya tinggi. Makannya undang-undangnya harus dibenahi," ujar Zulkifli Hasan.

Sumber: https://kumparan.com/muhamad-iqbal/k...i-duit-sendiri