Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi Polri belum diperlukan. Pasalnya, masyarakat masih memercayai KPK dalam urusan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembentukan Densus Antikorupsi juga rawan konflik kepentingan.

“Kami masih berharap pada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Tingkat kepercayaan masyarakat‹tinggi kepada KPK,” tegas Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Fadli mengingatkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan tidak maksimal dalam melaksanakan fungsinya memberantas korupsi. Apalagi beberapa waktu terakhir, polisi dinilai tidak adil dalam penanganan sejumlah kasus. Sehingga, Densus Antikorupsi nantinya menjadi alat kepentingan politik kekuasaan.

“Kritik ini perlu disampaikan institusi penegakan hukum, hukum jadi alat politik,” ungkapnya.

Jika pun wacana ini nantinya terwujud, Fadli mengingatkan dampak yang akan ditimbulkan. “Jangan sampai pengaturannya rebutan,” katanya.

Sebelumnya, wacana agar Polri membentuk Densus Antikorupsi mencuat dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, membacakan kesimpulan rapat, yang salah satu isinya, menyatakan, bahwa Komisi III mendesak Polri membentuk Densus Antikorupsi dengan anggaran khusus.

Usulan pembentukan Densus tersebut, diungkapkan salah satu anggota Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw saat rapat berlangsung.

Wenny mengusulkan, agar Polri segera mengambilalih tugas KPK dalam memberantas tindak kejahatan korupsi. Dia pun yakin Polri memiliki kapasitas untuk mengambilalih peran KPK.

Pada tahun 2013, Kapolri, ketika itu, Sutarman juga pernah menggulirkan wacana pembentukan Densus Antikorupsi. Sutarman mengatakan, tugas dan fungsi Densus Antikorupsi tidak akan berbenturan dengan KPK.

kali ini bener juga si fadli zonk, mengingat pemilihan kapolri aja kan sesuai dengan partai penguasa, entah itu kedekatan atau kepentingan politik. jadinya ga independen

SUMBER:
http://politiktoday.com/densus-antik...ingan-politik/