Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat seperti tidak mau bertemu dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi untuk membahas penyelerasan dan pemaduserasian program dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ke dalam APBD DKI 2018.

Ketika ditanya awak media, apakah ia akan bertemu dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi untuk berdiskusi mengenai program kerja, Djarot mengatakan ia masih sibuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikannya. Karena ia hanya memiliki tenggat waktu hingga Oktober mendatang.

“Saya masih sibuk, fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan dan beberapa kegiatan ya. Saya masih fokus ke situ,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (18/5).

Namun ia tidak menutup akses Tim Sinkronisasi Anies-Sandi untuk memasukkan program sesuai visi dan misi Anies-Sandi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018 atau ke dalam APBD DKI 2018.

Tim Sinkronisasi Anies-Sandi dipersilakan bisa mendiskusikan hal tersebut melalui DPRD DKI. Khususnya melalui partai politik pendukung Anies-Sandi yaitu Fraksi PKS dan Gerindra.

“Iya dong. Kalau menurut saya. Itu harus lewat DPRD. Karena apa? Karena didalam penyusunan anggaran, kami punya tim dari anggaran eksekutif. Kalau itu ya lewat DPRD. Kan itu ada Fraksi Gerindra dan PKS. Silakan lewan sana,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini menceritakan saat ini proses penyusunan Rancangan APBD DKI 2018 sudah berjalan dengan dimulainya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan yang telah selesai hingga tingkat nasional.

“Semua datanya bahkan menggunakan elektronik. Makanya ada e-Musrenbang. Ini sudah terdata, semua masuk. Ini sudah selesai. Tinggal sekarang menyusun RKPD dan RPJMD. Baru setelah itu menyusun KUA-PPAS. Jadi prosesnya seperti itu, enggak bisa kita balik mundur,” jelasnya.

Diungkapkannya, DPRD juga mempunyai hak menyusun anggaran karena mempunyai hak budgeting. Karena itu, ia meminta tim sinkronisasi Anies-Sandi memasukkn usulan program unggulannya ke partai politik yang mendukungnya di DPRD DKI.

“Sampaikan kesana, sehingga kami bisa fokus. Tidak bongkar pasang, bongkar pasang di tengah jalan. Kalau disana ada tim sinkronisasi, kita juga sudah ada tim sendiri,” ungkapnya.

Kenapa Pemprov DKI harus fokus terhadap setiap tahapan penyusunan anggaran, Djarot mengatakan karena sistem sudah berjalan. Sehingga ia dan jajaran Pemprov DKI lainnya tidak berani mengubah sistem itu.

“Sistem e-budgeting sudah berjalan. Kecuali kita tidak menggunakan sistem ini atau masih manual. Masa kita kembali manual lagi. Kalau kembali manual lagi berarti tidak transparan lagi dan tidak bisa dikontrol secara transparan oleh seluruh masyarakat. Nah proses anggaran seperti inilah yang kami sampaikan kepada eksekutif. Tolong dipatuhi, jangan dilanggar,” tegasnya.

http://www.beritasatu.com/megapolita...niessandi.html

Hmm,...kalau nggak diubah sekarang...ntar buat dana hajatan bos di 2019, gimana dong?