TS Said:Slogan revolusi mental menyadarkan rakyat bahwa negara dikelola tanpa kompetensi mumpuni dan etika byang baik. di dukung oleh orang2 yang mudah melanggar hukum, radikal, intoleran seperti iwan bopeng dan aksi lilin. tak ada aksi dan program nyata dari revolusi mental sampai sejauh ini.

[B]pol[I]itiktoday[/B[/I]]

Hampir setiap hari kegaduhan silih berganti terjadi di Negara kita saat ini. Dan tentu saja yang paling menyedot perhatian dan energi adalah persoalan yang terkait dengan Ahok, mulai dari vonis terhadap dirinya, programnya maupun pihak-pihak terkait dalam perjalanan kasus Ahok.

Kegaduhan tidak saja di media sosial, tapi juga dalam kehidupan nyata. Lihat saja muncul dari aksi 1000 lilin, demo di Rutan, Pengadilan Tinggi hingga Mako Brimob. Itu belum apa-apa jika dibandingkan dengan aksi bobol bandara dengan senjata tajam dan deklrasi Minahasa merdeka.

Kondisi ini diperparah dengan tidak bijak dan independennya media mainstream dalam memberitakan fakta lapangan. Berita sangat jelas tendensius dan memihak, sehingga memicu munculnya gejolak baru. Media yang seharusnya memberikan nilai tambah untuk masyarakat malah menjadi bahan bakar untuk membuat api semakin besar. Salah satu media cetak di Ibukota yang membuat meme penghinaan telah menyatakan permohonan maaf, tapi potensi terjadi lagi tetap ada jika media seperti itu tidak ditindak secara aturan. Buni Yani saja bisa ditetapkan sebagai tersangka karena statusnya di Facebook, kenapa media yang menjadi sumber kegaduhan tidak bisa diberikan sanksi. Maaf jangan jadi senjata untuk bebas dari perbuatan melawan hukum.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan himbauan untuk tidak saling caci maki atau fitnah antara sesama warga Negara. Tapi pernyataan itu sangat terlambat dan tidak menjadi solusi dari kegaduhan yang terjadi. Apa yang dikatakan Jokowi terkesan seperti ucapan bela sungkawa tanpa memberikan perbedaan dari kondisi yang terjadi.

Jika saja Jokowi bertindak cerdas dan bijaksana sejak awal kasus Ahok bergulir. Mungkin kegaduhan tidak akan seramai sekarang, dan rasa persatuan dan saling menghargai sesama warga negara kita tidak tercabik seperti ini. Tapi nasi sudah jadi bubur, yang terpenting Jokowi mampu membuktikan dirinya bisa menjadi pemimpin yang adil. Jika dia meminta untuk menghentikan seluruh aksi caci maki dan fitnah, maka dia harus meminta para pendukungnya di media sosial menghentikan semua perbuatan tersebut terlebih dahulu.

Jika himbauan Jokowi itu hanya ditujukan kepada pihak yang sering mengkritiknya, maka kegaduhan ini tidak akan berujung. Jangan gadaikan persatuan dan keharmonisan bangsa ini hanya untuk kepentingan sekelompok golongan.

Gagalnya Revolusi Mental

Sebenarnya revolusi mental yang digaungkan Jokowi saat kampanye 2014 telah memunculkan tanda tanya. Apa maksud dari revolusi mental yang dia diinginkan Jokowi saat memimpin Indonesia. Setelah menjabat, Jokowi membuat susunan kabinet dan pihak yang bertanggungjawab terhadap revolusi mental adalah Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK).

Dalam penjabarannya, Puan menyebutkan ada tiga nilai revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Menarik kita bahas satu persatu nilai tadi, pertama tentang integritas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Dari penjelasan diatas, apakah pemerintah saat ini telah mempunyai integritas?. Jangan berharap masyarakat akan melakukan hal itu jika pemimpinnya tidak memberikan contoh terlebih dahulu. Apalagi saat ini masih banyak pertanyaan masyarakat yang belum terjawab seperti alasan sebenarnya diberikan grasi kepada terpidana pembunuhan, atau kenapa BBM tetap naik disaat harga minyak dunia turun. Jadi poin kejujuran didalam hal ini masih dipertanyakan.

Belum lagi jika banyak janji kampanye yang tidak terbukti mulai dari tidak bagi-bagi kursi di kabinet sampai tidak akan memilih orang partai politik untuk Jaksa Agung. Jika dikaitkan dengan kondisi terkini, polisi sebagai penegak hukum dipertanyakan integritasnya. Penegakan hukum yang dilakukan polisi seperti tebang pilih, keras kepada penentang Ahok dan sedikit lembut kepada pro Ahok. Lihat saja bagaimana perlakuan saat terjadi aksi kedua kubu.

Lalu poin etos kerja. Mau etos kerja seperti apa yang diinginkan oleh pemerintahan Jokowi?. Sebagai pihak yang bertanggungjawab, Puan harus memberikan contoh tersebut. Tapi apa yang terjadi, Puan malah dianggap melakukan pemborosan anggaran disaat hutang semakin membengkak. Seperti yang disampaikan Koordinator Investigasi CBA (Center for Budget Analysis), Jajang Nurjaman. Dia menyebutkan anggaran sekitar Rp2,4 miliar digunakan untuk pencitraan Menko PMK janggal dan boros, sedangkan efeknya belum tentu ada.

Lalu etos kerja seperti apa yang diinginkan. Sedangkan Jokowi saja tidak terdengar menindak anak buahnya yang kerja separuh hati. Lihat saja bagaimana Nusron Wahid terlihat lebih sibuk mengurusi Ahok dibandingkan jabatannya sebagai kepala unit yang mengurusi urusan TKI. Etos kerja sambilan seperti itu yang ingin dicontoh masyarakat?.

Lalu nilai Gotong Royong. Sejak nenek moyang dulu, Indonesia sudah terkenal dengan gotong royongnya. Tidak usah dilakukan revolusi juga mereka sudah terbiasa dengan gotong royong. Yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa gotong royong yang diinginkan oleh penguasa saat ini?, gotong royong bagi-bagi jabatan atau bagaimana?.

Sudah 2,5 tahun Jokowi berkuasa, saya dan mungkin masih banyak orang yang bingung apa sebenarnya tujuan revolusi mental yang diinginkan Jokowi. Karena tidak ada gebrakan atau program yang mampu mewakili kata revolusi dalam 2,5 tahun belakangan ini. Revolusi mental yang bikin bingung dan gagal dalam kacamata saya.

oleh: Adli Nurdin (Pemerhati Sosial Budaya)

[B]pol[I]itiktoday[/B[/I]]