Pengusaha Bingung Ikut "Tax Amnesty" Masih Diperiksa, Ini Kata Ditjen Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempertanyakan rencana Ditjen Pajak memeriksa wajib pajak yang sudah ikut program tax amnesty.

Menanggapi hal itu, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama meminta para wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty tidak perlu khawatir dengan rencana itu.

(Bacaitjen Pajak akan Sisir Wajib Pajak yang Ikut "Tax Amnesty", Pengusaha Bingung)

"Untuk wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty dan menjadi lebih patuh, tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data harta yang tidak diungkapkan dalam surat pernyataan harta (SPH) tax amnesty," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Ia mengatakan, pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty hanya dilakukan kepada mereka yang terindikasi nakal atau tidak patuh. Prioritas pemeriksaan justru menyasar wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty.

Ia mencontohkan, Ditjen Pajak menemukan indikasi adanya pengunaan faktor pajak palsu. Setelah ditelusuri, ternyata wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty. Parahnya, wajib pajak tersebut bukan kali ini memalsukan faktur pajak. Sebelum ada program tax amnesty, praktik nakal itu sudah dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan.

"Wajib pajak seperti ini yang akan menjadi target pemeriksaan untuk tahun pajak 2016, kecuali mereka segera melakukan pembetulan SPT-nya," kata Hestu.

"Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang ikut tax amnesty, sepanjang mereka melaksanakan komitmen untuk menjadi patuh  setelah ikut tax amnesty," sambungnya.


Penulis: Yoga Sukmana

Editor: M Fajar Marta


Pengusaha Bingung Ikut "Tax Amnesty" Masih Diperiksa, Ini Kata Ditjen Pajak - Kompas.com
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/05/16/192044426/pengusaha.bingung.ikut.tax.amnesty.masih.diperiksa.ini.kata.ditjen.pajak.


kalo dibilang bodoh iya masa pemasukan negara andalannya cuma pajak aja! klo negara miskin sda mungkin msh bisa diterima!
makanya kmrn ada aturan baru kagak boleh bawa mata uang asing lebih dr 1 M keluar krn idr sendiri cuma jd sampah fraksinya gede klo naik cuma seuprit sementara inflasi real berlipat gedenya!