iambacknowAvatar border
TS
iambacknow
Menteri Yasonna Janji Tunjukkan Video Ancaman Pembunuhan Ahok
Quote:



TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan ancaman pembunuhan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dia utarakan sebelumnya didasari informasi dari intelijen. Ancaman itu, menurut Yasonna, sudah ada sebelum Ahok divonis hukuman penjara selama dua tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.




"Ya ada ancaman saja, padahal sebelum divonis saja ada ancaman. Saya tunjukan videonya (ancaman pembunuhan ke Ahok) nanti ke kamu," ujar Yasonna pada wartawan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Mei 2017.


Yasonna pun kembali menegaskan bahwa ancaman itu tak menjadi satu-satunya alasan utama pemindahan penahanan Ahok dari Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur ke Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Pemindahaan itu juga merupakan hasil koordinasi pihak rutan dengan kepolisian, terkait stabilitas keamanan di Rutan Cipinang sendiri.

Lain dengan Yasonna, Kepala Rutan Cipinang Asep Sutandar sempat membantah munculnya ancaman terhadap Ahok. Namun, dia tak menutup kemungkinan tersebut mengingat sosok Ahok yang kini menjadi sorotan di masyarakat.

Simak pula: Nyawa Ahok Terancam, Pengacara: Kami Tak Mendengar Isu Itu

"Itu ada kekhawatiran, apalagi di dalamnya (Rutan Cipinang) ada yang ditangkap-tangkapi oleh yang bersangkutan," kata Asep saat dikonfirmasi, Senin.

Sebelumnya kuasa hukum Ahok, Rolas Sitinjak, membantah adanya ancaman pembunuhan terhadap kliennya yang menyebabkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu dipindah dari Rumah Tahanan Cipinang ke Markas Komando Brimob.

YOHANES [url]PASKALIShttps://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/15/063875458/menteri-yasonna-janji-tunjukkan-video-ancaman-pembunuhan-ahok[/url]

Jaksa Urip Bebas, KPK Kaji Surat Kemenkum HAM soal Pembayaran Denda]
Jakarta - Jaksa Urip Tri Gunawan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Menurut KPK, awal Mei lalu Kementerian Hukum dan HAM sempat mengirim surat ke KPK soal pembayaran denda.

"Ada surat yang dikirimkan ke KPK pada bulan Mei ini, tapi itu pertanyaan tentang permintaan penjelasan tentang pembayaran denda dan kemudian perhitungan dari denda itu sendiri. Jadi bukan permintaan persetujuan tentang pembebasan bersyarat," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2017).

Kewenangan KPK sebenarnya hanya hingga putusan perkara, sementara pemberian remisi atau pembebasan bersyarat merupakan kewenangan penuh Kemenkum HAM, khususnya Dirjen Pemasyarakatan.

Mengenai surat dari Kemenkum HAM, Febri mengatakan perlu pendalaman. Apalagi jika surat soal denda tersebut berkaitan dengan soal pembebasan yang diterima Urip.

"Kami pelajari dulu surat yang sudah disampaikan Kemenkum HAM terkait dengan pertanyaan tentang denda dan korelasi dengan masa hukuman yang sudah dijalankan. Karena sebagian denda baru dibayar apakah itu bisa diganti dengan jumlah hukuman atau sejenisnya," ujar Febri.

Jaksa Urip divonis 20 tahun penjara terkait kasus suap dan pemerasan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia bebas setelah menjalani 9 tahun masa hukumannya pada Jumat (12/5). Padahal seharusnya pembebasan diperoleh jika terpidana telah menjalani minimal dua pertiga masa hukumannya.

Febri menegaskan PP 99 harus ditegakkan. Perlu ada ketegasan dari pemerintah soal sikap khusus terhadap perkara korupsi, narkotika, dan terorisme. Dalam hal ini aparat yang bertanggung jawab adalah Kemenkum HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan.

Untuk KPK sendiri perlu ada sikap bersama penegak hukum, khususnya hakim Tipikor, dalam pemberian hukuman tambahan. Tujuannya meyakinkan bahwa pemberantasan korupsi dilaksanakan secara serius.

"Memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak narapidana. Salah satunya pencabutan hak remisi atau pencabutan hak lain melalui putusan pengadilan, sehingga wibawa dari putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan hukuman maksimal tersebut memang benar-benar bisa dilaksanakan," tuturnya.

"Porsi dan peran KPK sebagai penuntut umum juga akan kita bicarakan lebih lanjut apakah itu nanti akan dimasukkan pada tuntutan atau itu menjadi sebuah sikap nota kesepahaman bersama dari pengadilan Tipikor," pungkasnya.
(idh/idh) https://news.detik.com/berita/d-3501...mbayaran-denda






yasonoh coli ini layak dipecat
Diubah oleh iambacknow 16-05-2017 00:29
tien212700
tien212700 memberi reputasi
1
16.1K
141
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
670KThread40.3KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.