Cabut Subsidi 450 VA, Jokowi Penganut Ultra Neo Liberalism
Mei 15, 2017 10:25


Dalam aksinya para mahasiswa mengajak masyarakat Indonesia untuk menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan lawan pencabutan subsidi disektor publik. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Setelah pencabutan subsidi listrik terhadap 19 juta pelanggan 900 VA, Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi meminta pemerintah agar tidak lagi berencana mengotak-atik subsidi pada pelanggan 450 VA.

Menurutnya, Pelanggan listrik kapasitas 450 VA bisa dipastikan bahwa mereka berasal dari golongan masyarakat tidak mampu, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengatakan bahwa subsidi yang disalurkan tidak tepat sasaran.

“Kalau subsidi 450 VA, yang pelanggannya rakyat miskin, sudah sangat keterlaluan. Pemerintah sudah tega menambah beban rakyat miskin,” kata dia kepada Aktual.com, Senin (14/5).

Secara ekonomi dia melihat jika pencabutan 450 VA dilakukan, tidak terlalu memberi pengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Namun bisa dipastikan akan mempengaruhi kondisi sosial dan beban rakyat miskin.

“Memang pencabutan subsidi 450 tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, tapi berpengaruh terhadap beban biaya rakyat miskin,” ujarnya.

Oleh karena itu lanjutnya, subsidi listrik pada pelanggan 450 VA merupakan pertahanan terakhir bagi Presiden Jokowi untuk menjustifikasikan bahwa dirinya tidak terperosok dalam penganut neo linralism.

“Setelah tidak ada lagi subsidi BBM, yang disusul dengan pencabutan total subsidi listrik, semakin mengindikasikan Jokowi menjalankan kebijakan ultra neo liberalism, yang menihilkan peran pemerintah dalam perekonomian,” imbuhnya.

“Kalau benar, kebijakan ultra liberal diterapkan sangat bertentangan dengan Nawacita, yang menjadi dagangan Jokowi saat kampanye Pilpres,” tutupnya.
http://www.aktual.com/cabut-subsidi-...eo-liberalism/

-------------------------------

Subsidi BBM sudah tak ada lagi di jawa (akibat premium hilang di perkotaan, diganti pertalit yang harga jualnya menuruti mekanisme pasar dunia). Kini listrik PLN yang 450 VA juga dicabut subsidnya, padahal itu untuk konsumsi masyarakat miskin atau ekoniomi kelas bawah. Bila energi (BBM dan Listrik serta Gas) akhirnya di mekanisme-pasarkan penuh, tak ada alasan lagi bagi Pemerintah untuk tidak mem-privatisasi Pertamina dan PLN. Itulah memang tujuan akhirnya emenjak 'the Washinton Concencus' dicanagkan ke seluruh Dunia sejak tahun 1989 lalu. Bisa ditebak, asing atau aseng mana yang akan menjadi pembelinya?