jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus segera melakukan penanggulangan baik lewat langkah persuasif maupun secara tegas, terhadap kelompok yang secara nyata ingin memisahkan diri dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasalnya, NKRI merupakan harga mati. Selain itu, kelompok yang menggelorakan ajakan merdeka seperti Minahasa Raya Merdeka, diyakini bukan murni berasal dari orang-orang yang selama ini mendesak adanya keadilan hukum bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Terhadap kelompok yang nyata-nyata ingin memerdekakan diri harus segera ditindak," ujar Pengamat Politik Hendri Satrio kepada JPNN, Senin (15/5).

Menurut pengajar Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina ini, Presiden Joko Widodo sebetulnya memiliki resep yang ampuh menanggulangi ancaman disintegrasi.‎ Namun sayang, implementasinya selama ini terkesan tidak berjalan dengan baik.

"Presiden pernah menjanjikan saat kampanye lewat nawacita poin sembilan yang katanya bicara tentang rekonstruksi sosial dan kebhinekaan. Tapi entah sampai di mana implementasinya di lapangan," ucap Hendri.

Hendri juga meyakini ancaman disintegrasi dapat ditekan dengan revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Tapi nampaknya revolusi mental dicitrakan jalan di tempat atau bahkan mungkin malah berjalan mundur teratur," kata Hendri.

Sebelumnya, di tengah aksi sejuta lilin untuk mendukung Ahok di Manado, Rabu (10/5) lalu, bergema keinginan sebagian kalangan mendirikan Minahasa Raya Merdeka.
Gema tersebut terus berlanjut di media sosial, dengan adanya ajakan referendum Minahasa Raya Merdeka di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin ini.(gir/jpnn)

http://m.jpnn.com/news/jangan-biarkan-deklarasi-minahasa-raya-merdeka

Toti kemana nih, kok di aksi2 belakangan ini kicep,
Luar biasa...
Aksi tanpa ijin, melanggar waktu aksi, aksi dimasa hari libur nasional, boleh menginap lagi ehhh skrg malah ada gerakan separatis