TEMPO.CO, Kupang - Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Brigade Meo, Senin, 15 Mei 207 siang mendatangi gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dan memaksa anggota dewan menandatangani surat pernyataan dukungan untuk pembebasan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam surat pernyataan tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya pembubaran HTI, FPI dan pembebasan Ahok. Dalam tuntutannya, mereka menyebutkan kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok dinilain cacat hukum, karena sarat dengan kepentingan politik.

Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan anggota DPRD NTT yang menolak menandatangani surat pernyataan tersebut. Terlebih saat pengunjuk rasa menyebut nama partai politik (Parpol) yang mendukung gerakan radikalisme di Indonesia.




"Secara pribadi saya akan menandatangani pernyataan ini, tapi kalau secara lembaga maka harus diagendakan lagi," kata Ketua Komisi I DPRD NTT, Proklamasi Ebhu Tho menegaskan saat berdialog dengan pengunjuk rasa.

Mereka menuntut agar Ahok segera dibebaskan, dan meminta pemerintah untuk menghapus pasal 156 dan 156a karena merugikan kelompok minoritas dan mengancam perpecahan bangsa. "Kami juga mendesak pemerintah untuk segera menangkap Habib Riziq dan diproses hukum," kata Koordiator Brigade Meo, Pendeta Adi Ndy'i.

https://m.tempo.co/read/news/2017/05...embebasan-ahok

Anarkis juga ini pendeta adi dkk ini....maksa-maksa orang.

Sudah itu tolol, ngapain maksa anggota hewan NTT, ga nyambung. kalau berani datang ke jakarta sini nuntut ke MA. Jago kandang doang