Jakarta, GATRAnews-  Serikat pekerja terminal peti kemas (SPTPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengancam akan melakukan aksi mogok kerja pada 15-20 Mei 2017.

Ketua Umum Serikat Pekerja TPK Koja Joko Suprayitno dan Sekretaris Umum M. Susrya Buana melalui suratnya No.244/SP-TPKK/E/V/17 tanggal 5 Mei 2017, menyebutkan dua alasan yang memicu aksi mogok pekerja pada salah satu terminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan Priok itu.Surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja itu ditujukan kepada General Manager TPK Koja dan ditembuskan kepada Direksi Pelindo II, Direktur Hutchison Port Indonesia (HPI), Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Sudinakertrans Jakarta Utara.Sejumlah pengguna jasa dan asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok juga sudah menerima surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja yang akan dilakukan pada 15-20 Mei 2017 tersebut.SPTPK Koja menyatakan, mogok itu dilakukan karena dimasukkannya rental fee ke dalam perhitungan Jaspro/Bonus 2016 KSO TPK Koja sehingga hak para pekerja mengalami penurunan signifikan.Juga belum dilaksanakannya upaya peningkatan hubungan pelanggan sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama No: UM.339/27/4/2/PI.II-17 dan No: 114/SKB-HPI/IV/17 tanggal 27 April 2017 antara Pelindo II dan Direksi HPI.Sebelumnya pemberitahuan mogok kerja juga sudah dilayangkan sebelumnya oleh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) melalui suratnya No: SPJICT/PBT/11/IV/2017 tanggal 28 April 2017. JICT juga melkukan aksi mogok kerja pada waktu yang sama.Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menyayangkan jika mogok benar-benar terjadi. Oleh karena itu pemerintah mesti mampu menyelesaikan kemelut hubungan industril yang terjadi di TPK Koja maupun JICT.Sebab, lanjut Adil, jika JICT dan TPK Koja mogok berpotensi melumpuhkan aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok.Saat ini, JICT dan TPK Koja menangani sekitar 70% volume bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Editor: Arief Prasetyo

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/makro/2...kan-aksi-mogok

---


- IPW: Kasus Perpanjangan Kontrak JICT Bukan Semata Kepentingan Pekerja