Tuntutan pembubaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali bergema di ruang publik. Partai politik yang tengah berkuasa itu dinilai telah menyalahi amanat rakyat yang mempercayai mereka memimpin negeri. Bahkan, belakangan, mereka disebut telah mengangkangi konstitusi dan menyalahi ideologi bangsa ini.

Seruan pembubaran itu berhembus kencang di laman petisi online Change.org. Kampanye sosial yang sudah ditandatangani puluhan ribu orang itu ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya ada dua, pertama, parpol besutan Megawati Soekarnoputri itu dianggap telah melanggar UUD 1945 dan Pancasila karena mendukung terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Alasan kedua, lantaran partai ini diduga telah melakukan pembiaran terhadap kader yang mendukung dan melakukan kerjasama dengan The Communist Party of China (Partai Komunis Tiongkok). Perbuatan ini dinilai telah melanggar UU nomor 27 tahun 1999 Pasal 107a terkait penyebarluasan paham komunis/Marxisme-Leninisine dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Aksi rakyat melalui petisi ini sudah yang kedua kalinya terjadi. Beberapa waktu lalu, kala Megawati pidato berapi-api saat merayakan hari ulang tahun PDIP ke-44 pada Selasa (10/1/2017) – yang kemudian pidato itu sempat dipersoalkan karena dianggap menodai agama Islam – gerakan tuntutan pembubaran juga mengemuka.

Waktu itu, masyarakat gerah dengan sikap PDIP yang mati-matian mendukung Ahok. Padahal jutaan orang telah turun ke jalan menuntut keadilan, meminta penista agama itu dihukum sesuai perbuatannya. PDIP dan Megawati enggan mendengar suara hati rakyat. Mereka malah membuat aksi-aksi tandingan, dan menuding umat Islam tidak toleran, anti kebhinekaan, bahkan radikal.

Sikap demikian sangat jauh berbeda dengan gaya pencitraan PDIP saat masih menjadi oposisi pemerintah. Dengan mengaku partai wong cilik, parpol berlambang banteng ini getol memperjuangkan nasib rakyat kecil. Ketika ada kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau mencabut subsidi tarif dasar listrik (TDL), mereka lantang berteriak. Tak segan mereka turun berunjukrasa, hingga menangis-nangis di media, guna mengesankan sikap peduli terhadap bangsa.

Tetapi setelah berkuasa, sikap mereka berubah total. Saat pemerintah mencabut subsidi BBM dan TDL, bahkan menaikkan tarif pengurusan STNK hingga tiga kali lipat, mereka diam saja. Tak ada lagi aksi tangis-tangisan, tiada lagi demo-demoan. Mereka lelap dalam buaian kursi empuk kekuasaan. Bahkan, sekedar kata simpati tidak lagi terdengar dari mulut mereka, saat ada seorang petani meregang nyawa karena berunjukrasa dengan memasung kaki di depan Istana. Label partai wong cilik tampaknya sudah tidak pantas lagi bagi mereka.

Disebut “Sarang” PKI

Pada awal Mei 2017 ini, masyarakat kembali menggelar aksi pengumpulan tanda tangan di dunia maya, yang menuntut pembubaran partai yang mendapat prediket sebagai penyumbang kader koruptor terbanyak dibanding parpol lain di Indonesia. Memang, berdasarkan data yang dirilis KPKwatch_RI, PDIP menjadi parpol terkorup dengan tercatat ada 113 kader yang ditangkap KPK sejak tahun 2002.

Kali ini, publik meminta MK segera membubarkan PDIP lantaran partai itu disebut telah dijadikan “sarang” bagi segelintir politikus yang menganut paham komunis. Salah seorang yang disebut adalah Ribka Tjiptaning Proletariyati, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat IV. Pembuat petisi juga mendesak penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” itu dipenjara, karena diduga telah berperan menyebarluaskan paham komunis.

Ini juga bukan pertama kali Ribka dianggap bakal membangkitkan ajaran dan paham Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dulu telah dibubarkan melalui Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Tahun lalu, Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen terang-terangan menyebut Ribka sebagai kader PKI yang berhasil masuk ke parlemen. Ia juga mengungkapkan teori bahwa PKI akan segera bangkit, karena struktur organisasinya telah terbentuk, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Kecurigaan serupa juga diungkapkan oleh Uztadz Alfian Tanjung. Ia sudah lama menyuarakan adanya gerakan komunis gaya baru yang tengah bersiap untuk bangkit dan akan merongtong keutuhan NKRI. Bahkan ia tak segan-segan menyebut ada rapat-rapat tokoh komunis yang sering digelar di Istana, sejak Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Tokoh yang disebutnya menjadi aktor dari sejumlah pertemuan tersebut adalah kader PDIP yang menjabat kepala staf Kepresidenan, yakni Teten Masduki. Namun hal itu kemudian dibantah dan polemik itu menguap begitu saja.

Terlepas dari benar atau tidaknya rumor bahwa PDIP sudah disusupi oleh tokoh-tokoh komunis, MK wajib mendengarkan aspirasi rakyat. Sudah dua kali tuntutan ini disuarakan. Penandatangannya juga puluhan ribu orang. Kajian harus dilakukan, penyelidikan mesti dijalankan. Parpol yang melanggar konstitusi dan menyalahi ideologi bangsa, tidak pantas berkembang di negara ini, apalagi menjadi penguasa. Bisa rusak bangsa ini.

Pembubaran HTI

Saat tuntutan rakyat kian gencar terhadap PDIP, pemerintah malah berencana membubarkan organisasi Islam, Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas ini dituduh telah menyalahi ideologi Pancasila karena ingin mendirikan sistem khilafah di Indonesia. Padahal dalam perjalanannya, mereka tidak pernah bersikap anarkistis dan menganut ideologi terlarang.

Jika ide penegakan khilafah dilarang dan ditindak tegas pemerintah, seharusnya “sarang” PKI mendapat perhatian lebih. Kalau benar terbukti, bukan hanya organisasinya yang harus dibubarkan, tetapi para penyebar paham sesat itu juga mesti dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tetapi jika penguasa tetap saja bersikap keras kepada umat Islam, namun sangat toleran kepada kelompok yang anti keagamaan, tuduhan bahwa Istana sudah disusupi PKI terasa kian masuk akal.

TS thought: HTI salah apa ya? pengalihan isu kok sampe kaya gini banget ya pemerintahan??

Sumber Berita: http://politiktoday.com/pemerintah-b...si-sarang-pki/