Usai usul bubarkan HTI, pemerintah pelajari keberadaan FPI

Merdeka.com - Pemerintah resmi mengusulkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut bertentangan dengan ideologi Pancasila. Setiap ormas yang ada di Indonesia harus berazaskan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Menko Polhukam Wiranto memastikan pemerintah akan membidik ormas lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan tak akan berhenti di HTI. Ormas lain yang dibidik pemerintah tak terkecuali Front Pembela Islam (FPI).

"Yang lain terus dipelajari, enggak usah semua. Satu-satu," kata Wiranto usai mengumumkan usulan pembubaran HTI di Kantornya, Senin (8/5).

Dalam pengumuman pembubaran HTI, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Wiranto mengatakan, pembubaran HTI akan dibawa ke ranah pengadilan. Hal ini dilakukan agar pemerintah tak dianggap sewenang-wenang dalam melakukan pembubaran ormas. Langkah hukum, kata Wiranto, juga dilakukan untuk menghindari konflik.

"Langkah itu harus dilakukan semata-mata mencegah berbagai embrio yang dapat berkembang dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang ujungnya mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa yang sedang berkembang, sedang berjuang dalam mencapai tujuan nasional untuk masyarakat adil dan makmur," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan, pembubaran HTI akan berdasarkan hukum yang berlaku. Meski begitu, dia enggan menjelaskan secara rinci pembubaran HTI melalui jalur hukum tersebut.

"(Pembubaran HTI) Ya sesuai ketentuan perundang-undangan, sesuai aturan perundangan saja lah," ujar Yasonna.

Aktifitas HTI dikatakan pemerintah nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Maka dari itu, usai rapat antara Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pemerintah mengusulkan HTI untuk dibubarkan.

"Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkahlangkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan alasan lain mengusulkan pembubaran HTI dikarenakan meski merupakan ormas berbadan hukum, HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

"Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," jelas Wiranto. [dan]
https://www.merdeka.com/peristiwa/us...adaan-fpi.html

Siapa kemarin yang bilang Jokowi gak akan berani dan tegas?
Mana yang 10 tahun menjabat yang berasal dari Militer itu?

Pembelaan apapun yang dilakukan oleh HTI bakal dimentahkan oleh kenyataan dan fakta bahwa HTI memang anti Pancasila.
Suara-suara yang selalu dikumandangkan HTI adalah pembentukan Khilafah. Negara Khilafah jelas bersyariatkan Islam, bukan berlandaskan Pancasila. Padahal Pancasila mengakomodir Islam sangat besar dalam pembentukannya. Lantas kenapa selalu saja merasa tak puas?

Para pendiri bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Pancasila adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyatukan seluruh elemen bangsa yang majemuk. Pancasila menjamin seluruh anak bangsa berdiri sejajar dalam hukum, dalam hak dan kewajiban. Mau dia beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, asal dia WNI, maka hak dan kedudukannya sama didalam bela negara, dalam pemerintahan, dan dalam pendidikan. Tidak ada yang namanya salah satu suku lebih superior dibanding suku lainnya. Tidak ada salah satu agama merasa paling berhak atas apapun juga di Indonesia ini. Tidak boleh ada salah satu manusia Indonesia merasa bahwa keturunannya lebih tinggi derajatnya dibanding manusia lain. Yang membedakan kita semua adalah kecintaan kita terhadap tanah air, tanggungjawab kita kepada Ibu Pertiwi. Biarlah urusan keimanan itu jadi urusan tiap manusia dengan penciptanya. Kita tetap percaya bahwa Hari Akhir pasti ada. Kita tetap percaya bahwa Surga dan Neraka itu menunggu kita. Tapi bukan buat jadi komoditas politik! Ingatkan saja pada mereka-mereka yang menjabat di pemerintahan sana, di DPR MPR sana, di DPRD sana, sudahkah mereka menjalankan kewajibannya sebagai manusia yang mewakili manusia-manusia Indonesia lainnya? Apa cuma nyinyir dan berbohong saja kerjaannya selama ini lantas merasa sudah paling bekerja dan berjasa bagi banyak orang.

Dan bagi ormas-ormas intoleran, apapaun landasan agamanya, wajib dimusnahkan dari bumi Indonesia. Indonesia hanya butuh ormas-ormas yang tetap mengedepankan kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Bukan bangga dengan Arab! Bukan bangga dengan Amerika! Bukan bangga dengan Israel! Sebab kita makan minum dari bumi Indonesia. Selama hidup di bumi Indonesia ini makan nasi hasil dari tanah Indonesia, minum air dari dalam tanah Indonesia, Tak usah sombong merasa paling suci! Kecuali ada yang tiap hari makan gandum dan kurma! Haramkan nasi sekarang juga!

Sekarang, silakan atur strategi ummat Islam dizdalimi! Undang semua alumni apapun juga, apa kata lu aja dah!
Silakan jilat-jilat Pancasila bagi yang suka menghina-hina Pancasila dengan sebutan Pantat Cina dan Panca Gila. Pasang gede-gede lambang burung garuda Pancasila di selebaran-selebaran demo biar dibilang cinta Indonesia. Menjijikkan!!

Ulama salah, Islam didzalimi!
Ustadz salah, Islam didzalimi!
Ormas salah, Islam didzalimi.

Lu pikir apa-apa yang mengatasnamakan Islam itu kebal hukum? Gak boleh terkena pidana? Harus diutamakan?
Kalau begitu, bentuk saja Tentara Islam Indonesia atau Negara Islam Indonesia, tapi jangan salahkan TNI kalau mereka membumihanguskan, sebab siapapun Panglimanya, siapapun Prajuritnya, doktrin mereka adalah SAPTA MARGA, bukan agama!

Salam hangat buat Bani Dengkuler yang mengedepankan bacot dan jualan agama dibanding mengedepankan logika.