Universitas Andalas, salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia yang di Kota Padang, Sumatera Barat ini baru-baru ini membuat geger publik. Pasalnya beredar screenshot syarat menjadi mahasiswa Universitas Andalas yang mewajibkan mahasiswa barunya untuk menandatangani form pernyataan bebas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) saat pendaftaran ulang.

Dari penelusuran brilio.net, Sabtu (29/4), pemberitahuan tersebut memang ada di laman resmi kampus unand.ac.id terkait mekanisme pendaftaran ulang calon mahasiswa yang lulus SNMPTN 2017. Pada saat verifikasi data, mahasiwa baru diwajibkan menyerahkan Surat Pernyataan Bebas LGBT. Namun, beberapa waktu lalu pemberitahuan itu telah dihapus. Ketika coba dihubungi berkali-kali, saluran telepon bagian humas Universitas Andalas bernada sibuk.

Pemberitahuan Surat Pernyataan Bebas LGBT



Adanya syarat mahasiswa wajib mengisi formulir bebas LGBT itu memancing perdebatan. Banyak dari netizen yang menilai hal itu tak ada kaitannya dengan kegiatan akademik.



Seperti akun @TOGAambarita di Twitter, berkicau, "Gw gatau kalo sexual orientation itu punya impact langsung sama kemampuan akademis. Any idea?"

"Astaga diskriminasi banget sih, buat apa coba. Kenapa LGBT ga diperbolehkan mendapatkan pendidikan yg setara sama yang non LGBT. Ga logic. Tapi banyak kampus2 yang jauh lebih bergengsi lain yg lebih menjunjung hak asasi manusia sih," tulis akun @imelia_fulany.

"Hmmm apa keterkaitan antara kaum lgbt dengan aktivitas dan prestasi akademik suatu universitas ? *mungkin ini bahan skripsi," imbuh akun @pandu2791.

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi(Menristekdikti) M Nasir sejak awal tahun 2016 lalu sudah menegaskan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), tidak boleh masuk ke kampus. Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Larangan itu berlaku kepada semua perguruan tinggi di Indonesia yang berada di bawah Kemenristek Dikti.

https://www.brilio.net/serius/surat-...k-170429i.html

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sudah mendengar polemik yang terjadi di kampus Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat.
Di kampus itu, sempat mewajibkan syarat bagi mahasiswa baru untuk mengisi formulir sebagai bukan salah satu kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Isu sensitif ini langsung mengundang polemik.

Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Ghufron Mukti, siapa saja dan apa saja keadaan setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan hak pendidikan yang sama. "Prinsipnya setiap orang dengan keadaan apapun punya hak dan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Sudah jelas itu," tegasnya kepada JawaPos.com, Sabtu (29/4).

Ghufron menegaskan, amanat ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa siapa saja berhak memperoleh kesempatan pendidikan tanpa memandang kelompok. Namun Ghufron meminta hal ini tetap harus dicek dan dikonfirmasi ke pihak rektorat. "Sudah dibilang, semua memiliki hak yang sama meski tetap harus kami cek ke pimpinan kampus," jelasnya.

Ghufron menambahkan pihaknya melalui Direktur Jenderal Kemahasiswaan atau langsung Menteri Ristek Dikti M Nasir barangkali sudah berkomunikasi langsung dengan pihak kampus. "Saya kira barangkali Pak Menteri atau kemahasiswaan sudah berkomunikasi, tetapi saya sendiri belum berbicara dengan pak rektor," ungkapnya.

Sebelumnya dalam laman website Universitas Andalas, terdapat pengumuman berjudul “Hasil Seleksi dan Mekanisme Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa yang Lulus SNMPTN 2017” pada syarat keempat mewajibkan mahasiswa untuk mengisi syarat bahwa bukan dalam kelompok LGBT. Namun setelah hal ini menjadi polemik, syarat itu dihapus.

http://www.jawapos.com/read/2017/04/...-lgbt-di-unand

Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, mencabut syarat Surat Pernyataan Bebas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang ditujukan untuk para calon mahasiswanya yang hendak melakukan daftar ulang.

“Syarat itu sudah dicabut atas instruksi rektor,” kata sumber kumparan (kumparan.com) di Universitas Andalas, Sabtu petang (29/4).
Seiring pencabutan syarat Surat Pernyataan Bebas LGBT itu, website resmi Universitas Andalas di unand.ac.id tak bisa diakses --blank kelabu bertuliskan “This site can’t be reached.”

Sumber kumparan menyatakan, pencabutan dilakukan atas perintah rektor setelah pihak universitas mendapat kritik publik.

Kritik-kritik tersebut berserakan di jagat maya. Sebagian berpendapat, tak ada kaitannya antara prestasi akademik dengan orientasi seksual.
Namun sebagian lainnya setuju menolak kelompok LGBT di kampus dan meramaikan media sosial dengan tagar #DukungUnandTolakLGBT.

Sebelum laman resmi Universitas Andalas tak bisa diakses, link untuk mengunduh formulir Surat Pernyataan Bebas LGBT yang semula disyaratkan, telah dihapus lebih dulu.

Hingga berita ini diturunkan, kumparan masih terus mencoba menghubungi Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni. Namun sampai saat ini ia belum merespons.

https://kumparan.com/anggi-kusumadew...aan-bebas-lgbt