Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik meminta Pemprov DKI membuka dialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mengenai APBD-P 2017. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober mendatang sehingga ada waktu tiga bulan pada tahun 2017.

Taufik mengatakan, Anies dan Sandiaga memiliki hak untuk mengatur APBD-P 2017. Taufik mengatakan menyusun Rancangan Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah hak Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Dalam RPJMD disusun rencana kerja untuk lima tahun ke depan.

"Seyogyanya karena tiga bulan (tahun 2017) dilaksanakan Anies-Sandi, diberikan ruang program prioritas di samping program yang telah ditetapkan. Saya pikir perlu ada kearifan dari Pemprov DKI sekarang. Karena visi, misi Gubernur baru menjadi RPJMD gubernur terpilih," kata Taufik di Posko Cicurug, Jakarta, Kamis (4/5).

Taufik mengatakan eloknya APBD-P 2017 disusun oleh tim bentukan Anies dan Sandiaga. Dia menilai menjadi aneh apabila program yang dijalankan dimulai pada tahun 2018.

Taufik mengatakan hal ini hanya imbauan bagi Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta saat ini. Alasannya ia menilai tak mungkin Anies menjalankan program Gubernur lama meski hanya tiga bulan di tahun 2017.

"Ya itu hak (Ahok) dia juga (Jika APBDP-2017 disusun sendiri) Cuma eloknya 3 bulan ini dijalanin oleh Anies-Sandi. Eloknya kan ada dialognya. Pak Ahok (menjabat) kan sampai Oktober doang enggak boleh nambah dong," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan memenuhi niatan tim Anies-Sandiaga meminta memasukkan empat program andalan ke APBD Perubahan 2017. Keempat program itu adalah Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus dan One Kecamatan One Center Enterpreneur (OK OCE).

"2017 Kita juga bisa kasih yang masukan APBD Perubahan, ya silakan kasih masukan kan kita sudah buka. Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menegaskan, pembahasan APBD Perubahan 2017 masih masuk masa pemerintahannya. Sehingga Anies-Sandiaga tidak bisa serta merta membentuk tim untuk memasukkan program mereka. Ahok mempersilakan jika empat program tersebut mau dimasukkan ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018.

"Kalau untuk KUA-PPAS 2018 ya silakan. Kalau APBD Perubahan kan kita sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan kita terima saja." ujar dia.

Ahok menuturkan, beberapa program saat ini telah berjalan tidak mungkin dilakukan perubahan secara tiba-tiba. Sebagai contoh pembangunan Light Rapid Transit (LRT) oleh Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mungkin diganti pihak lain.

"Kita fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu (Anies-Sandiaga) masuk, kamu ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya enggak kasih dong. Itu kan lanjutan kita. Masukkan silakan," terangnya.

https://www.merdeka.com/jakarta/m-ta..._medium=sosmed