TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu persatu fraksi di DPR RI mulai menolak usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini partai yang mendukung hak angket hanya PDIP, Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Anggota DPR Komisi III Eddy Kusuma Wijaya menjelaskan fraksi PDIP sudah memperhitungkan langkah dalam mendukung hak angket.

Karena hal itu, PDIP kata Eddy siap dihujat dan dikecam masyarakat.

"Ini sudah kita hitung harus kita apa-apain KPK, kita pasti akan dibully masyarakat," ujar Eddy di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Baca: KPK Diberi Suntikan Anti-Getar Untuk Hadapi Hak Angket DPR

Politikus PDIP itu mengaku siap jika elektabilitas partainya bakal turun saat pemilu legislatif dan presiden di 2019.
Karena hal itu sudah menjadi risiko yang diambil PDIP.

"Ada risiko enggak dipilih lagi, ya namanya risiko," ungkap Eddy.

Eddy menegaskan tujuan fraksinya masih mendukung hak angket karena ingin memperkuat kinerja KPK.

PDIP kata Eddy tetap ingin mendorong anti korupsi di semua lembaga pemerintahan.

"Kita betul-betul hanya ingin mendorong KPK, kerja-kerja-kerja, sesuai dengan koridor hukum berlaku di KPK," ucap Eddy.