Petugas parkir mengatur kendaraan bermotor di kawasan RPTRA dan RTH Kalijodo, Jakarta, Senin (24/4). Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan mengkaji ulang sistem parkir meter yang ada di beberapa lokasi di Jakarta.
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana mengkaji ulang sistem parkir meter di Jakarta. Menurutnya, sistem parkir model tersebut tidak cocok dengan budaya orang Indonesia.

"Iya parkir meter bukan budaya kita tuh," ujar Sandiaga menanggapi paparan pengembang aplikasi parkir online Jukir di kantor Bubu.com di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/5), seperti dikutip dari Kompas.com.

Jukir menilai parkir meter tak efektif. Menurut mereka, sistem parkir meter di Jakarta tidak cukup berhasil mencegah kebocoran.

Karena kebanyakan pengguna yang memarkir kendaraannya bukan membayar sendiri biaya parkir langsung di mesin. Tapi menitipkan uang ke juru parkir.

Menurut Sandiaga, parkir meter hanya cocok di negara dengan tingkat individualisme tinggi. "Kalau kita lihat di sini (Indonesia), parkir kita parkir dibantuin, belanja ada yang bantuin," ujarnya seperti dipetik dari detikcom.

Sandiaga mengatakan masih banyak tenaga parkir yang dapat diberdayakan dengan sistem parkir digital.

"Juru parkir kalau diperlakukan secara sistematis berbasis teknologi akan menyelesaikan parkir tapi juga revenue di Jakarta," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama enggan berkomentar banyak. Menurut Ahok, dengan parkir meter kebocoran retribusi parkir bisa ditekan.

Dalam sistem parkir meter, juru parkir tetap diberdayakan dan digaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Anaknya bisa dapat KJP, naik bus nggak bayar," tutur Ahok, di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/5), seperti dinukil dari detikcom.

Ahok malah curiga, kemungkinan kajian ulang karena ada ormas-ormas yang tidak lagi dapat jatah setelah adanya parkir meter.

Sistem parkir meter diketahui mulai diberlakukan di Jakarta pada 2014. Sistem pembayaran parkir meter menggunakan mesin TPE (Terminal Parkir Elektronik), Parkir dibayar nontunai dengan kartu elektronik. Juru parkir dilarang menerima uang tunai dari pengguna jasa.

Selama ini, parkir meter bisa menekan kebocoran retribusi parkir. Dua tahun lalu, Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan, duit dari parkir di pinggir jalan Sabang mencapai Rp12 juta per hari. "Padahal, sebelumnya Rp500 ribu," ujarnya, Senin (31/8/2015) seperti dikutip dari Kompas.com.

Contoh lain adalah Jalan Falatehan, Jakarta Selatan, dan Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia menyebut untuk di Jalan Falatehan, mencapai Rp7 juta, dari sebelumnya Rp280 ribu.

"Kalau di Jalan Boulevard, Kelapa Gading, dulu Rp470 ribu per hari, sekarang Rp40 juta," ujar dia.

Sandiaga menilai keberadaan juru parkir sama seperti ojek. Menurutnya, ojek dan juru parkir merupakan kearifan lokal yang tidak akan pernah bisa dihilangkan di tengah masyarakat.

Jika ojek sudah banyak menggunakan basis aplikasi, Sandi menilai hal yang sama juga bisa diterapkan terhadap sistem perparkiran.

Menurutnya, di Amerika ada parkir meter yang sangat sukses dan berjalan baik. "Tapi di sini dari laporan teman-teman tidak berjalan. Salah satunya adalah karena enggak merangkul kearifan lokal kita," ujar Sandi.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ng-apa-buntung

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Cak Budi dan aturan penggalangan dana

- Dompet amal Cak Budi kesandung Fortuner dan iPhone 7

- Membidik rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah