REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertanggung jawab atas program bedah rumah yang dijanjikan saat masa kampanye Pilkada DKI. Rumah di Cilincing, Jakarta Utara, tersebut, kata dia, kini mangkrak dan tak jelas kelanjutannya.

"Harus tanggung jawab dong, gubernur yang kalah tanggung jawab. Itu kan (janji) kampanye dia," kata dia di kantor DPD Partai Gerindra DKI Jakarta di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

Taufik mengatakan, ketidakberlanjutan program tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama yang rumahnya akan dibangun. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini meminta agar Ahok menyelesaikan 'bedah rumah' tersebut. Sebab, kata dia, warga yang rumahnya dibongkar menjadi terlantar.

Taufik juga memastikan program tersebut tidak ada dalam pos anggaran di APBD DKI 2017. Dia menilai, program ini tak terencana dengan baik sehingga mangkrak. Program itu dinilai Taufik dipaksakan dan tak lepas dari upaya pemenangan dalam kontestasi Pilkada DKI. "Itu kan program kampanye," katanya.

"Sekda harus tanggung jawab juga, karena waktu itu sekda yang mengatakan itu program percobaan, dari CSR. Kalau CSR duitnya ada dong. Kenapa itu enggak kelar? Musti diaudit dong," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Ahok mengungkapkan data para penerima program bedah rumah didapatkan dari data dasawisma. "Dasawisma PKK ngurusin rumah yang asri dan indah juga. Jadi intinya kami pengen dua tahun ke depan semua masyarakat punya hak sertifikat milik. Rumah-rumah jelek kami beresin dengan APBD," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/4). 17 April merupakan masa tenang Pilkada DKI putaran kedua.

Namun, karena program bedah rumah belum masuk APBD sehingga sumber pendanaannya saat ini bersumber dari kewajiban perusahaan melalui dana CSR. "Kami bisa taruh ke CSR mana pun kamu bisa taruh e-katalog," katanya.