Gerindra Kecam Kenaikan Tarif Listrik
Sodik mengatakan kenaikan ini sangat memberatkan rakyat. "Ini memberatkan dan tidak pro-rakyat," tegas Sodik menjawab JPNN.com, Senin (1/5).
Menurut Sodik, kebijakan menaikkan tarif listrik ini tidak sesuai dengan keberpihakan kepada wong cilik. Dia mengatakan, kebijakan itu sangat tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi saat pemilihan presiden.
"Ini tidak sesuai dengan janji kampanye," kata anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.
Seperti diketahui, mulai 1 Mei 2017, PT PLN (Persero) kembali menyesuaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA yang tidak mendapatkan subsidi listrik.
Penyesuaian ini berupa kenaikan tarif dari Rp 1.034/kWh menjadi Rp 1.352/kWh atau naik Rp 318/kWh.
Kenaikan ini merupakan penyesuaian tahap III yang dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2017 tentang penentuan tarif listrik oleh PLN.
Quote:
Catat! Hari Ini Tarif Listrik 900 VA Naik Lagi Menuju Keekonomian
Tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA kembali naik hari ini (1/5). TDL yang mesti dibayar 18,7 juta pelanggan itu kini naik Rp 329 per kWh menjadi Rp 1.352. Sesuai dengan Permen ESDM 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PLN, kenaikan bulan ini merupakan yang terakhir.
Setelah itu, masyarakat yang masih menggunakan listrik daya 900 VA nonsubsidi, tarifnya disesuaikan dengan harga keekonomian. Saat ini tarif pelanggan rumah tangga nonsubsidi adalah Rp 1.467,28 per kWh. Itu berarti, pengguna daya 900 VA kembali merasakan kenaikan tarif. Namun, itu tidak termasuk tiga tahap kenaikan yang berjalan sejak Januari, Maret, dan Mei. Angkanya bergantung tarif baru yang berlaku pada Juli karena nanti tarifnya sama dengan golongan 1.300 VA.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng menyatakan, proses kenaikan tarif sampai tahap akhir berjalan lancar. Tidak ada resistansi yang berarti karena masyarakat mampu sudah mengerti pentingnya subsidi tepat sasaran. "Subsidi listrik 2016 mencapai Rp 60,44 triliun. Dengan subsidi tepat sasaran, diharapkan pada 2017 bisa ditekan menjadi Rp 45 triliun," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (30/4).
Dia menyatakan, ada target penghematan sampai Rp 15,44 triliun yang nanti digunakan untuk pendanaan listrik pedesaan. Termasuk 7 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik di daerah terluar, tertinggal, dan terisolasi atau terpencil. Melalui penghematan itu, diharapkan pada akhir 2019 rasio elektrifikasi Indonesia bisa 97,35 persen.
Di tempat terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko menegaskan lagi soal tahap ketiga yang menjadi akhir kenaikan tarif. Dia berharap tidak ada resistansi dari masyarakat. Sebab, semangat kenaikan tarif itu adalah mencabut subsidi dari pelanggan yang mampu.
Sejak kenaikan tarif dilakukan pada Januari, dia mengungkapkan, sudah ada pengaduan dari masyarakat. Jumlahnya mencapai 27.300 pelanggan atau kurang dari 0,1 persen dari 18,7 juta pelanggan mampu yang subsidinya dicabut. Dari jumlah aduan itu, 13 ribuan pengaduan ada dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Itu berarti akan mendapat subsidi. ''Sisanya sekitar 14 ribuan pengaduan masih diverifikasi TNP2K dan diserahkan ke Kemensos untuk dicek kembali,'' jelasnya.
Setelah kenaikan tarif 900 VA selesai, Kementerian ESDM akan melakukan hal yang sama terhadap pelanggan 450 VA. Dasarnya sama, ada dugaan subsidi untuk masyarakat miskin bocor dan dinikmati masyarakat mampu. Soal kapan kenaikan dilakukan, Sujatmiko belum bisa memastikan.
