Selasa 02 May 2017, 09:30 WIB



Jakarta - Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault memberi penjelasan soal video yang memperlihatkan kehadirannya saat acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2013. Dia menepis tuduhan yang menyebutkan dia anti Pancasila.

"Seperti banyak acara organisasi lain yang saya hadiri, saya dan beberapa tokoh hadir di acara HTI itu sebagai undangan. Saya bukan simpatisan HTI, apalagi anggota HTI," kata Adhyaksa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/5/2017).

Adhyaksa menyebut video yang diambil 4 tahun lalu itu kini kembali viral. Dia merasa difitnah dengan penyebaran video itu.

"Karena video itu, saya difitnah anti Pancasila dan anti NKRI. Bagaimana mungkin saya dituduh anti Pancasila?" ungkapnya.

Mantan Menpora ini menjelaskan dia sudah mengikuti pengkaderan sejak bawah, mulai dari P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Tarpadnas (Penataran Kewaspadaan Nasional), dan Suspadnas (Kursus Kewaspadaan Nasional). Adhyaksa pernah mengikuti Bela Negara, menjabat Ketum KNPI, Menpora, hingga kini menjadi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.

"Sampai detik ini, di manapun dan setiap ke daerah, saya selalu menyampaikan pada generasi muda agar mempertahankan dan merawat Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tahun 2016 kemarin, saya menggagas lomba foto #PramukaPancasila agar generasi muda menghayati dan mengamalkan Pancasila," paparnya.

Dalam video tersebut, Adhyaksa sempat bicara tentang khilafah islamiyah. Dia menjelaskan yang dia maksud bukan khilafah versi HTI.

"Mengenai khilafah islamiyah itu memang ada hadistnya, tapi khilafah yang saya maksud adalah khilafah islamiyyah yang rosyidah, bukan khilafah yang berarti meniadakan negara, bukan khilafah versi Hizbut Tahrir, apalagi ISIS dan sebagainya. Terkait video itu, harus dilihat juga tempat dan waktu saya berbicara, itu video empat tahun lalu. Sekarang tahun 2017, artinya video tersebut tidak relevan," jelas Adhyaksa.

Dia menegaskan bahwa pernyataannya di video tersebut bukanlah khilafah yang meniadakan negara. "Jadi Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika harus kita pertahankan dan kita rawat untuk generasi selanjutnya. Pancasila sudah menjadi kesepakatan pendiri Republik Indonesia. NKRI harga mati," lanjutnya.

Adhyaksa lalu mengenang masa-masa awal reformasi saat dia menjabat sebagai Ketua Umum KNPI. Dia saat itu mengajak sejumlah tokoh untuk meneken komitmen NKRI.

"Saya sebagai Ketua Umum KNPI ketika itu langsung mengadakan kebulatan tekad NKRI harga mati. Saya daulat tokoh-tokoh nasional ketika itu seperti Pak SBY, Pak Amien Rais, Pak Wiranto, Pak AM Fatwa dan tokoh-tokoh lainnya untuk mendatatangani komitmen NKRI," tutupnya.
(imk/fjp)

https://news.detik.com/berita/348901...660.1452757413


Jaman SBY, jaman penangkaran (pengembang-biakan) ormas radikal, faham radikal.
Terbukti, beberapa menteri mendukung faham khilafah, bahkan penasehatnya adalah ketum MUI, Maaruf Amin. Juga otak Obor Rakyat ada di Ring Istana.