SEMANGGI - Pembangunan simpang susun Semanggi yang menelan dana sebesar Rp 360 miliar, dinilai bermasalah. Sebab, proyek tersebut tidak menggunakan APBD DKI Jakarta, melainkan menggunakan dana dari penaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) salah satu perusahaan Jepang di Jakarta.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga pun meminta agar KLB harus segera diserahterimakan ke Pemprov DKI, sebelum dioperasikan pada Juli mendatang. Hal ini agar tidak menimbulkan masalah di kepemimpinan gubernur yang baru nanti.

"Penyerahan aset simpang susun Semanggi dari KLB perusahaan swasta ke Pemprov DKI berikut dengan ketentuan KLB harus dilakukan sebelum pergantian gubernur. Karena jika itu tidak dilakukan, akan jadi menimbulkan masalah. Apalagi kalau gubernur baru membatalkan dana KLB-nya," katanya saat dihubungi, Kamis (27/4/2017).

Baca : Suasana Panas Warnai Pleno Rekapitulasi Pilkada Wilayah Jakarta Timur

Menurut dia, gubernur baru DKI nantinya memiliki diskresi untuk membatalkan penggunaan dana KLB. Maka itu, penggunaan dana KLB atau Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut harus dievaluasi. "Ya, harus segera dievakuasi, karena kan pembangunan tidak berkelanjutan dan perawatannya juga tidak jelas," tuturnya.

Nirwono menjelaskan, penggunaan dana KLB itu tidak bisa menghitung total rupiah tinggi gedung yang dibangun, lalu hasilnya digunakan untuk pembangunan kota Jakarta. Sebab, penggunaan air, listrik, dan kemacetan akibat peninggian gedung perusahaan swasta sangat penting ke depannya dan tidak bisa dihitung rupiah.

Tak hanya itu, penggunaan dana KLB atau CSR haruslah menjadi pilihan terakhir Pemprov DKI. Terlebih, untuk pembangunan infrastruktur penunjang publik seperti jalan, taman dan sebagainya.

"Kalau menggunakan APBD untuk pembangunan publik, perangkat daerah merasa terlibat dan pembangunannya berkelanjutan. Misalnya tambah macet, solusinya pasti akan cepat ditangani oleh perangkat daerah," paparnya.

Dia memberikan contoh pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dari CSR, ketika ada masalah, mereka melempar tanggung jawab. "Dinas Marga membanggakan Semanggi dengan dana KLB, mereka tidak repot lelang. Tinggal duduk dan akhirnya punya DKI, tapi kalau nanti ada masalah, mereka lempar," tuntasnya.

http://m.infonitas.com/kebayoran/laporan-utama/pembangunan-simpang-susun-semanggi-dinilai-bermasalah/40777

Boleh kan tidak pakai apbd tapi pakai dana penaikan klb