Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Makassar menjadi wali kota tercepat se-Indonesia peraih Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha. Ia dinilai berkinerja terbaik serta tertinggi secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2015.

"Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang ada dan seluruh dukungan masyarakat kota Makassar. Ini adalah kerja-kerja tim dan kerja by design secara masif," kata Danny dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXI 2017 di alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Selasa 25 April 2017.

Selain wali kota, Makassar juga meraih penghargaan sebagai kota paling utama terbaik dari 10 kota besar terpilih. Penetapan sepuluh kota itu berdasarkan penilaian dari sekitar 900 lebih indikator yang ditetapkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Posisi tertinggi diraih Makassar mengungguli sembilan kota besar lainnya di Indonesia dengan skor penilaian 3,3992 melampaui Surabaya yang berada di urutan ke-2 dengan nilai 3,3732 dan Bandung yang berada di peringkat ke-6 dengan skor 3,3040.

Sementara tujuh kota lainnya yang berhasil meraih penghargaan serupa berturut-turut Samarinda, Mojokerto, Gorontalo, Depok, Banjar, Bontang, dan Sukabumi. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono, kegiatan ini merupakan momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerah otonom.

"Setiap tahun kementerian dalam negeri bersama kementerian terkait melakukan sebuah evaluasi penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah berdasarkan LPPD yang disampaikan kepala daerah," katanya.

Terdapat 540 daerah otonom yang dievaluasi kinerja tahun 2016 yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Berdasarkan EKPPD 2016 terhadap LPPD 2015 ditetapkan dua kategori kinerja terbaik pemerintah daerah.

Pertama adalah pemerintah daerah berkinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut dari 2013, 2014, dan 2015. Kedua, pemerintah daerah dengan kinerja terbaik tertinggi nasional untuk EPPD terhadap LPPD 2015.

Satyalencana yang diperoleh Wali Kota Makassar itu diraih dalam dua tahun pemerintahannya, berbeda dengan kota-kota lain yang rata-rata sudah memasuki periode keduanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Sedangkan, Wali Kota Bandung baru mendapatkan Satyalencana pada tahun ke-3 pemerintahan.

Sejumlah program unggulan, sambung Danny, berkontribusi atas pencapaian itu. Salah satunya BULo (Badan Usaha Lorong) dengan cabai sebagai komoditas utama. Program itu bertujuan menekan inflasi dalam negeri, meningkatkan jumlah RTH (Ruang Terbuka Hijau) Makassar serta ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lorong.

Piagam dan trophy penghargaan Prestasi Kota Berkinerja Terbaik atau Tertinggi Nasional diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mewakili Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disaksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Soemarsono, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia dan pimpinan DPD serta DPR RI.

Sementara itu, Menkopolhukam menyampaikan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Fokus pembangunan pada peningkatan kesejahteraan warga. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan menggunakan dana pemerintah juga menggalang keterlibatan swasta dengan mempermudah layanan perizinan satu pintu dan stabilitas polhukam," kata Menkopolhukam.

http://regional.liputan6.com/read/29...t-se-indonesia