WARTAPROPERTI.COM | WARTAPROPERTI.COM | Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam kampanyenya menjanjikan kepemilikan rumah bagi warga yang kurang mampu seharga Rp 350 juta tanpa uang muka alias DP Nol Rupiah. Gagasan ini dikritisi oleh sebagian masyarakat yang menganggap jika gagasan ini merupakan hal yang mustahil dilakukan.

Lembaga pemerhati pembangunan masyarakat perkotaan, Center for Urban Development Studies (CUDES) pernah menyebutkan, DP0% hanya bisa terjadi apabila pemerintah DKI Jakarta merogoh APBD untuk menalangi besaran uang muka yang harus dibayarkan oleh warga. Subsidi uang muka seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam program rumah bersubsidi dimana masyarakat hanya membayar Dp1%.

“Jika pemerintah mau mensubsidi seluruh uang muka, pasti bisa. Artinya segala risiko yang mengikutinya sudah disadari bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintah. Nah, jika Anies – Sandi hendak mengalokasikan Rp3 trilun per tahun dari APBD DKI Jakarta untuk ini maka Anda bisa menghitung sendiri. Rumah tidak mungkin, yang paling mungkin ya rusun seharga Rp350 juta, dengan rasio LTV bank hanya bisa membiayai 85% maka per unit rumah akan menyedot Rp52.500.000. Artinya per tahun, pemerintah bisa mengcover 57 ribuan unit rumah saja,” ungkap Ferdinand Lamak, Chairman CUDES di Jakarta hari ini (20/4/2017).

Kendati demikian, rakyat penerima subsidi DP 0% saban bulan harus membayar cicilan rumah hingga Rp5 juta per bulan, jika biaya bunga tidak disubsidi pula oleh oleh Pemprov DKI Jakarta. Sanggupkah? Lantas apa jalan tengah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan program ini? Simak selengkapnya di sini:

http://www.wartaproperti.com/2017/04...iliun-setahun/


Sumber: wartaproperti.com