Sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan pasar baru dengan terdakwa mantan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (18/4/2017).

Dalam sidang tersebut, lima saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Mereka adalah Sekda Pemkot Madiun, Maedi ; Kepala Dinas PU, Trubus ; Kepala DPPKAD 2014-2016, Rusdianto ; PPTK Proyek Pasar Baru, Effendi Hadi Waluyo ; serta Kuasa Direksi PT Lincer Romali Raya, Bery Simson.

Kelima saksi itu memberi keterangan terkait penerimaan uang dan pengelolaan uang hasil dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa. Intinya, saksi menyebut peran atau andil terdakwa Bambang dalam pembangunan proyek Pasar Baru Madiun.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Unggul Warso Murti, saksi Trubus selaku Kepala Dinas PU, menyebut keterlibatan anak terdakwa yakni Boni Laksmana dalam proyek Pasar Madiun. Boni turut menyediakan material saat pembangunan Pasar Baru Madiun.

Saksi Trubus juga mengiyakan keterangannya di BAP, bahwasanya saksi pernah menanyakan ke Musa (DPO selaku kuasa Direksi PT LRR) kenapa mengambil pasir ke Boni bukan ke suplier lain.

"Menurut keterangan Musa, Musa dipaksa wali kota agar membeli pasir dan cor kolom di Boni (anak terdakwa). Padahal harganya lebih mahal dari suplier lain," kata saksi Trubus.

Kadis PU Kota Madiun, Trubus juga menyebut jika pembangunan Pasar Besar Madiun yang menjadi konseptor adalah terdakwa. Mulai penentuan dibangunnya kolam renang di tengah-tengah pasar tradisional itu.

" Konsepnya Pak Wali (Bambang). Alasan dibangun kolam karena Pasar Baru sering terbakar. Jadi kalau terbakar biar pemadamannya gampang," jelasnya.

Sementara itu, Jaksa KPK Feby Dwiyandospendy tidak bersedia berkomentar karena persidangan belum selesai.

"Kami belum bisa komentar karena sidang belum selesai," tutur Feby.

Seperti diketahui, perbuatan yang dilakukan terdakwa dianggap menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wali Kota Madiun.

Selama menjabat, terdakwa diduga beberpa kali menerima uang dari pihak lain.

Uang tersebut disinyalir dari hasil tindak pidana korupsi terkait jabatannya dengan nilai Rp 59,7 miliar.