- Beranda
- Berita dan Politik
Wacana Pemindahan Ibukota, DPR : “Bukan Soal Perasaan, Ini Soal Rasional"
...
TS
everesthome
Wacana Pemindahan Ibukota, DPR : “Bukan Soal Perasaan, Ini Soal Rasional"
Wacana Pemindahan Ibukota, DPR : “Bukan Soal Perasaan, Ini Soal Rasional"
15 Apr 2017, 11:00 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan, tentang pemindahan Ibukota harus secara cermat melihat fakta-fakta yang ada, dan harus secara cermat memperhatikan dampak pertumbuhan dan perkembangan Ibukota.
“Ini bukan soal perasaan, ini adalah soal rasional. Berbicara terkait Ibukota harus secara rasional, karena ini terkait dengan pintu terdepan negara yang kita cintai. Ibukota merupakan etalase paling depan, maka kita harus tempatkan etalase itu sebagai yang terbaik, karena itu adalah wajah negara kita,” ucap Johnny di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/04/2017).
Ada aspek-aspek yang terkait dengan Undang-Undang, lanjutnya, Ibukota merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai syarat-syarat dan aturan secara khusus.
“Ibukota menjadi tempat tinggalnya para pejabat tinggi negara, Presiden dan semua lembaga negara, bahkan menjadi tempat bermukimnya pejabat-pejabat tinggi negara asing, Duta Besar dan konselor lain. Oleh karenanya harus di treat secara khusus dan penting,” tandasnya.
Johnny juga mengatakan, dalam memindahkan Ibukota ada satu budget yang harus disediakan untuk memenuhi itu, oleh karenanya harus dilihat dahulu bagaimana inefisiensi di Ibukota selama ini.
Selama 10 tahun terakhir, inefisiensi Ibukota mencapai ribuan triliun, perbandingkan dengan memindahkan Ibukota.
“Kalau ternyata inefisiensinya ternyata jauh lebih besar daripada pemindahan Ibukota itu, maka rasional untuk dipindahkan. Fakta lainnya adalah masalah tata ruang Ibukota, dimana terjadi kelebihan jumlah penduduk. Tanpa ada tata ruang dan kebijakan-kebijakan visioner atau out look nya bagus, maka Jakarta ini jalan kaki saja sudah macet,” ucapnya.
Terkecuali ada satu kebijakan bisa mengatur bagaimana pertambahan penduduk dan ruang gerak penduduk, serta syarat-syarat kehidupan penduduk dan pelayanan administrasi yang baik dilakukan dengan betul dan itu high cost, tambahnya.
“Saat ini pemerintah mencarikan alternatif pemecahan masalah Ibukota, salah satu alternatifnya adalah dengan memindahkan Ibukota. Kalau dikalkulasi secara ekonomis dan perspektif jangka panjang, maka rasional untuk kita pindahkan Ibukota dan pelayanan pemerintahan," tegasnya.
Namun kata politikus Nasdem itu, ada beberapa catatan, pemindahan Ibukota jangan mengganggu jalannya pemerintah dan pelayanan publik serta harus terencana dengan baik, memilih lokasi pemindahan dengan berbagai macam syarat. Dari Komisi XI, biaya dengan jangka panjang operasional yang lebih efisien.
"Jika kita pindahkan Ibukota, maka harus dipastikan bahwa pelayanan publik akan lebih baik dari Ibukota sebelumnya," pesannya.
Sumber
15 Apr 2017, 11:00 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan, tentang pemindahan Ibukota harus secara cermat melihat fakta-fakta yang ada, dan harus secara cermat memperhatikan dampak pertumbuhan dan perkembangan Ibukota.
“Ini bukan soal perasaan, ini adalah soal rasional. Berbicara terkait Ibukota harus secara rasional, karena ini terkait dengan pintu terdepan negara yang kita cintai. Ibukota merupakan etalase paling depan, maka kita harus tempatkan etalase itu sebagai yang terbaik, karena itu adalah wajah negara kita,” ucap Johnny di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/04/2017).
Ada aspek-aspek yang terkait dengan Undang-Undang, lanjutnya, Ibukota merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai syarat-syarat dan aturan secara khusus.
“Ibukota menjadi tempat tinggalnya para pejabat tinggi negara, Presiden dan semua lembaga negara, bahkan menjadi tempat bermukimnya pejabat-pejabat tinggi negara asing, Duta Besar dan konselor lain. Oleh karenanya harus di treat secara khusus dan penting,” tandasnya.
Johnny juga mengatakan, dalam memindahkan Ibukota ada satu budget yang harus disediakan untuk memenuhi itu, oleh karenanya harus dilihat dahulu bagaimana inefisiensi di Ibukota selama ini.
Selama 10 tahun terakhir, inefisiensi Ibukota mencapai ribuan triliun, perbandingkan dengan memindahkan Ibukota.
“Kalau ternyata inefisiensinya ternyata jauh lebih besar daripada pemindahan Ibukota itu, maka rasional untuk dipindahkan. Fakta lainnya adalah masalah tata ruang Ibukota, dimana terjadi kelebihan jumlah penduduk. Tanpa ada tata ruang dan kebijakan-kebijakan visioner atau out look nya bagus, maka Jakarta ini jalan kaki saja sudah macet,” ucapnya.
Terkecuali ada satu kebijakan bisa mengatur bagaimana pertambahan penduduk dan ruang gerak penduduk, serta syarat-syarat kehidupan penduduk dan pelayanan administrasi yang baik dilakukan dengan betul dan itu high cost, tambahnya.
“Saat ini pemerintah mencarikan alternatif pemecahan masalah Ibukota, salah satu alternatifnya adalah dengan memindahkan Ibukota. Kalau dikalkulasi secara ekonomis dan perspektif jangka panjang, maka rasional untuk kita pindahkan Ibukota dan pelayanan pemerintahan," tegasnya.
Namun kata politikus Nasdem itu, ada beberapa catatan, pemindahan Ibukota jangan mengganggu jalannya pemerintah dan pelayanan publik serta harus terencana dengan baik, memilih lokasi pemindahan dengan berbagai macam syarat. Dari Komisi XI, biaya dengan jangka panjang operasional yang lebih efisien.
"Jika kita pindahkan Ibukota, maka harus dipastikan bahwa pelayanan publik akan lebih baik dari Ibukota sebelumnya," pesannya.
Sumber
Kemarin debat cagub, ane baru sadar, pertumbuhan penduduk DKI harus dipikirkan secara matang bukan cuma 1 atau 2 tahun kedepan, tetapi jangka panjang sampai belasan tahun kedepan.
Ketika lahan/tanah yang tersedia utk perumahan sudah habis, maka solusinya antara lain Reklamasi (seperti di kota kota besar dunia yg lain). Tapi kalau reklamasi dibatalkanoleh Gubernur (yang lagi mencalonkan diri), maka memang kajian pemindahan ibukota mau nggak mau harus dibuka kembali.
Dgn keterbatasan lahan, bisa dibayangkan akan seperti apa mahalnya harga tanah di DKI. Apallagi tanpa ada tambahan tanah baru. Akhirnya generasi berikut yg akan menanggung resikonya, apalagi utk kaum miskin......tersingkir dari DKI.
Memang gampang sih cagub asal njeplak, atas nama nelayan dll, keberpihakan dsb....kemudian menolak Reklamasi.
Tapi siapkah dia utk mencari solusi ketersediaan tanah baru?
Siapkah utk kehilangan potensi pajak 100 Trilyun lebih dari reklamasi dan multiple efeknya? Yang sebenarnya bisa utk membiayai banyak hal di DKI.?
Ketika lahan/tanah yang tersedia utk perumahan sudah habis, maka solusinya antara lain Reklamasi (seperti di kota kota besar dunia yg lain). Tapi kalau reklamasi dibatalkanoleh Gubernur (yang lagi mencalonkan diri), maka memang kajian pemindahan ibukota mau nggak mau harus dibuka kembali.
Dgn keterbatasan lahan, bisa dibayangkan akan seperti apa mahalnya harga tanah di DKI. Apallagi tanpa ada tambahan tanah baru. Akhirnya generasi berikut yg akan menanggung resikonya, apalagi utk kaum miskin......tersingkir dari DKI.
Memang gampang sih cagub asal njeplak, atas nama nelayan dll, keberpihakan dsb....kemudian menolak Reklamasi.
Tapi siapkah dia utk mencari solusi ketersediaan tanah baru?
Siapkah utk kehilangan potensi pajak 100 Trilyun lebih dari reklamasi dan multiple efeknya? Yang sebenarnya bisa utk membiayai banyak hal di DKI.?
Diubah oleh everesthome 15-04-2017 06:23
0
2.6K
22
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.1KThread•41KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru