Sejumlah kader PDI Perjuangan di daerah mulai bertolak ke DKI Jakarta. Mereka diminta khusus oleh DPP Partai untuk mengawal Pilkada DKI. Terutama saat pencoblosan 19 April mendatang. Salah satunya DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya.

"Kami yang berangkat ada sembilan orang. Tugas kami membantu memenangkan Ahok-Djarot," ujar si ketua DPC, Ade Sugianto, kemarin (15/4).

"Kami diberi tanggung jawab garapan sesuai petunjuk dari DPP PDI Perjuangan," sambungnya.

Hal senada diutarakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian. Demi mengatakan, DPP meminta pihak eksekutif maupun legislatif se-Indonesia terjun mememangkan paslon nomor urut dua tersebut.

"Sudah dibagi-bagi. Kalau kami (Tasikmalaya) ditugaskan memenangkan Ahok–Djarot di wilayah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur," jelas dia.

"Untuk Wakil Bupati atau ketua DPC PDI sendiri penugasannya ke komunitas sunda, majelis taklim, keagamaan dan komunitas pedagang.

Sedangkan kami di Fraksi bekerja di Kecamatan Pasar Rebo. Jadi teknisnya, dari 10 Kelurahan di Pasar Rebo dibagi penugasannya oleh delapan orang," beber dia.

Menurutnya, strategi Fraksi PDI Perjuangan sendiri yakni dengan terjun ke lapangan dengan melibatkan struktur partai yang tahu kondisi di lapangan. Setelah identifikasi pemetaan politik di wilayah garapan, kader bermusyawarah mencari solusi.

"Kader yang hapal wilayah itu kan dari strutur partai disana, kami yang ditugaskan khusus dari tasik ini kan nanti identifikasi persoalan baru di musyawarahkan untuk mencari jalan keluar, bagaimana cara untuk memenangkannya itu dibawah bersama," imbuhnya.

Seluruh kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya rencananya akan terus berjuang dan bergerilya memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama–Djarot hingga hari pencoblosan 19 April mendatang.

"Kami di sini sampai tanggal 19 april, kita terbagi ada yang pulang ada yang stanby disini," pungkasnya.

http://www.jawapos.com/read/2017/04/...akarta-ada-apa


Haduh, kasus semacam Iwan Bopeng bisa terulang lagi kalau begini, banyak pendatang tak terdaftar di mobilisasi ke jakarta saat pilkada.

program satu tni untuk satu tps sudah lebih dari cukup. Ditambah polisi dan pengawas independen dari dalam jakarta itu sudah cukup. Nggak perlu mobilisasi massa luar jakarta lagi saat pilkada.