Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, SH

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, menyesalkan diaktifkannya kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur-DKI karena masih berstatus terdakwa di Pengadilan Jakarta Utara. Disebutkan Nasir, sikap Kemendagri yang mengaktifkan kembali Ahok dapat diartikan sebagai bentuk pelecehan hukum.

“Ahok saat ini berstatus terdakwa di PN Jakarta Utara, jadi sangat tidak patut jika mengacu pada Undang Undang (UU), dia masih diaktifkan, seharusnya dia mundur dari jabatan,” ujar Nasir seperti dikutip dari VIVA.co.id, Sabtu 15 April 2017.

Anggota Komisi III dari Dapil Nanggroe Aceh Darussalam itu menjelaskan, masyarakat sudah tahu dan jika Ahok saat ini dilindungi oleh pihak-pihak tertentu, yang secara otomatis tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan, Nasir juga mengatakan, Ahok juga sangat istimewa karena “diamankan” dalam persidangan.

“Sudah tidak heran lagi kenapa dia bisa diangkat kembali, banyak yang melindungi dia di pemerintahan. Tidak ada kata lagi untuk Ahok selain melecehkan hukum,” katanya.

Nasir menyebutkan, masyarakat harus kritis melihat fenomena ini. Jangan sampai, pengangkatan Ahok justru dijadikan untuk mengembalikan popularitasnya jelang Pilkada DKI putaran kedua. “Kami hanya bisa mengingatkan kepada masyarakat agar bisa lebih kritis melihat fenomena ini. Apalagi jelang putaran kedua,” kata dia.

Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, mulai harti ini, Minggu 16 April 2017 kembali aktif sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sontak hal ini menjadi sasaran protes oleh berbagai kalangan khususnya kelompok yang sudah lama menolak Ahok.

Jika mengacu pada UU pemerintahan daerah, seharusnya Ahok di non aktifkan karena saat ini masih berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu pada bulan September tahun lalu.

Kata TS:Salut sama pemerintah yang terus berusaha mengakali hukum buat pak Ahok hehehe

politiktoday.com