Jakarta - Polda Metro Jaya menjemput paksa saksi bernama Andreas Tjahjadi dalam kasus penggelapan tanah senilai Rp 8 miliar karena dua kali mangkir dari panggilan polisi. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku prihatin dengan penjemputan paksa Andreas.

"Saya tadi sempat prihatin dan khawatir. Dan beliau kan usianya sudah lanjut juga baru mengikuti turnamen untuk senior mewakili Indonesia setelah traveling lebih dari 30 jam beliau langsung dijemput dan waktu saya cek sampai terakhir alhamdulillah sudah pulang tapi sempat diperiksa lebih dari 15 jam," kata Sandiaga di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2017).

Sandiaga meminta maaf kepada Andreas karena ikut dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan tanah. Namun, ia dan Andreas berkomitmen untuk mematuhi proses hukum.

"Saya mohon maaf sih sama Pak Andreas sama keluarganya karena kan ini pasti berhubungan dengan tanggal 19 April. Jadi, saya belum sempat bicara tadi pas dia keluar beliau bilang beliau tetap tegar dan dia yakin bahwa apa yang dituduhkan ke dia itu tidak benar," katanya.

"Adanya dia yakin kalaupun kebenaran itu tidak akan bisa tergoyahkan oleh kasus hukum kedua saya bilang saya dan beliau komit untuk menjalani proses hukum. Kapan pun juga, dimana pun sesuai dengan koridor hukum," sambungnya.

Sandiaga mengaku optimis kasus tersebut tidak mempengaruhi elektabilitasnya. "Warga Jakarta sudah tahu lah mana yang betul yang akan mereka pilih. Sekarang jumlah undecided sudah sangat rendah dan kasus seperti last minute seperti ini mudah-mudahan kita sesuai pilihan mereka," katanya.

Andreas dan Sandiaga sebelumnya dilaporkan atas dugaan penggelapan jual-beli aset tanah senilai Rp 8 miliar yang diklaim sebagai tanah milik rekan pelapor Djoni Hidajat. Sedangkan pihak Andreas, melalui kuasa hukumnya, P Parulian, mengatakan tanah tersebut milik PT Japirex.

PT Japirex adalah perusahaan industri rotan, di mana Sandiaga menjadi komisaris utama di perusahaan tersebut. Petinggi Japirex memutuskan melikuidasi perusahaan pada 1992, sehingga sejumlah aset kemudian dijual.