JAKARTA - Calon Gubernur DKI petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai tidak berpihak pada nelayan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengembangan Hukum ‎Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata, menanggapi pernyataan Ahok terkait reklamasi Teluk Jakarta saat debat Pilgub DKI putaran kedua yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017 malam.


(Baca juga: Debat Putaran Kedua, KNTI Nilai Ahok Tak Berpihak pada Nelayan).


"Sebagai petahana, Ahok tidak pernah melakukan sedikit pun upaya melindungi nelayan, yang ada malah nelayan akan dibuat kesulitan karena perizinan reklamasi terbit tanpa ada partisipasi nelayan," kata Marthin dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Kamis (13/4/2017).

Menurut Marthin, pernyataan Ahok terkait dibuatnya pulau reklamasi untuk kehidupan para nelayan pesisir utara Jakarta hanya kedok pencitraan. Padahal, sambung ‎Marthin, pulau reklamasi ditujukan hanya untuk para pengusaha.

"Ahok berhalusinasi dengan mengatakan kalau ada hak nelayan tinggal di pulau-pulau reklamasi. Pulau reklamasi ditujukan untuk pengembang. Itu bisa dilihat dari izin reklamasi yang dibuat dengan peruntukan 5% bagi Pemprov," katanya.

Sementara itu, pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan keadaan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampak tegang saat membahas reklamasi.

(Baca juga: Pengamat: Bahas Reklamasi, Muka Ahok Tampak Tegang).

"Tiga hal tadi transportasi, rumah susun dan reklamasi yang tidak terlalu mudah dijawab oleh Ahok dan baru sekali ini saya melihat muka Ahok cukup tegang beberapa kali meminta maaf," kata Hendri kepada Okezone di Jakarta,

Namun, dengan seluruh dinamika yang terjadi di debat final itu, Hendri menyatakan kedua kandidat yang bertarung sudah maksimal menyampaikan argumentasi program kerjanya dan masih dalam keadaan aman.