REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima laporan dari Indo Digital Volunteer terkait iklan kampanye Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat, Selasa (11/4). Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan akan membahas laporan yang diterima tersebut dalam rapat pleno.

Yuliandre mengatakan jika video kampanye Ahok-Djarot yang berdurasi tiga menit tidak mengalami proses editing, akan berpotensi melakukan pelanggaran. "Kalau yang durasi tiga menit ada delapan indikasi pelanggaran, yang secara resmi melapor baru ini, kami juga lakukan monitoring. Iklan ini berbeda dengan iklan di media sosial dan media baru. Di media baru viralnya sudah ke mana-ke mana," ujar Yuliandre.

Ketua Perkumpulan Indo Digital Volunteer, Anthony Leong mengatakan alasan pihaknya melaporkan iklan kampanye Ahok-Djarot ke KPI karena diduga terdapat indikasi pelanggaran. Anthony yang didampingi Anggawira yang juga seorang akademisi dari Universitas Al Syafi'iyah dan advokat Mahfudz Latuconsina menyatakan laporan ini sebagai peringatan dini bagi Tim Ahok-Djarot untuk tidak menayangkan kembali iklan kampanye tersebut.

“Kami dari perkumpulan Indo Digital Volunteer ingin memberi peringatan dini kepada Tim Ahok- Djarot agar tidak menampilkan video ini sebagai iklan kampanye yang resmi,” ujar Anthony di kantor KPI Pusat, Jakarta.

Dalam video berdurasi dua menit tersebut, menurut Anthony, ada hal- hal yang kontradiktif karena Ahok-Djarot selama ini selalu menggaungkan soal kebinekaan, Pancasila, dan persatuan. Namun, justru dalam video tersebut banyak menampilkan visual dengan suasana mencekam sehingga menginterpretasikan bahwa warga Jakarta seolah belum siap menerima keberagaman.

Anthony menyebut masyarakat menginginkan demokrasi yang sejuk. Warga ingin nilai dari Pilkada diisi dengan gagasan, bukan isu-isu kekerasan, dan SARA seperti yang ada di video tersebut yang ditunjukkan.