Selasa, 11 April 2017 | 14:17 Email

Jakarta Bersyariah Tidak Cocok untuk Ibu Kota


Salah satu spanduk program kerja syariah terpasang di salah satu sudut diduga di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, 4 April 2017. (BeritaSatu Photo/Carlos Roy Fajarta)

Jakarta - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow menilai penggunaan isu Jakarta Bersyariah dalam Pilkada Jakarta tidak banyak membantu pemenangan dari pasangan calon (Paslon) Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Penggunaan isu tersebut malah bumerang bagi Paslon nomor tiga tersebut.
‎

"Isu itu pengaruhnya kecil sekali. Tak signifikan. Malah, lebih cenderung negatif pengaruhnya bagi Paslon nomor tiga," kata Jeiry dalam diskusi bertema "Ketika Jakarta Bersyariah Ditolak Paslon: Akankah Peta Dukungan Berubah?" di Jakarta, Selasa (12/4).

Ia mengakui ada warga DKI yang suka dengan isu syariah tersebut tetapi jumlahnya sangat sedikit. Malah mayoritas warga DKI tidak suka jika di DKI berlaku syariah Islam. Maka muncul resistensi terhadap calon nomor 3.

"Hal itu bisa dilihat dari beberapa survei terakhir di mana Paslon nomor 3 mengalami penurunan signifikan dari segi elektabilitasnya. Karena itu, maka Paslon nomor 3 pun tak lagi gencar bahkan cenderung menolak wacana itu diidentikan dengan mereka," ujarnya.

Menurutnya, ‎DKI sangat tidak cocok diterapkan syariah sebab warganya sangat plural dan mobilisasi orang dari berbagai bangsa dan latar belakang agama yang beragam kini secara bebas bisa beraktivitas di Jakarta. Suasana akan berbeda jika syariah Islam diberlakukan.

Di samping itu, penerapan syariah itu akan bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi kita UUD 1945.

"Jakarta Bersyariah tidak tepat karena mobilitas penduduk dari berbagai suku, ras dan agama sangat cair dan dinamis. Bisa dibayangkan kalau Jakarta yang dinamis seperti sekarang berubah menjadi syariah," tutupnya.



Suara Pembaruan

Robertus Wardi/FMB

Suara Pembaruan