Jakarta - Sejumlah kalangan memprediksi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Wacana itu hanya digulirkan sebagai salah satu strategi mendulang suara dalam pertarungan Pilkada, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menyatakan ada beberapa faktor yang membuat Anies-Sandi sulit menghentikan reklamasi. Pertama, pasangan ini tidak spesifik menyebutkan proyek reklamasi yang akan dihentikan.

"Yang mau dibatalkan itu yang mana? Mereka saat ini masih bermain di zona aman, enggak seberani yang kita pikirkan. Jadi keberanian mereka membatalkan masih dipertanyakan. Kalau berani harus dijelaskan, harus dibuktikan. Yang ada hanya wacana. Kalau mereka nantinya terpilih malah enggak berani membatalkan," kata Pangi.

Saat ini terdapat 17 pulau yang akan dibuat melalui reklamasi dengan melibatkan sembilan pengembang. Beberapa di antaranya bahkan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta dan Badan Usaha Milik Negara.

Di antara pulau hasil reklamasi adalah Taman Wisata Ancol dan Pelabuhan Baru Tanjung Priok. Saat ini Ancol dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Malah, Ancol merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagian sahamnya dikuasai masyarakat.

“Reklamasi sudah berjalan. Kalau dihentikan, akan banyak yang terimplikasi. Ini kan karena ada momentum Pilkada saja. Kalau saja tidak ada Pilkada DKI, pembangunan lanjut saja. Saya melihat, setelah Pilkada usai isu ini bakal hilang sendiri," kata Pangi.

Sementara Tanjung Priok dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang dimiliki pemerintah pusat. Bahkan, Pelabuhan Priok hasil reklamasi tahap I sudah diresmikan Presiden Joko Widodo, Agustus 2016 lalu. Penghentian reklamasi akan membuat Pemerintah Jakarta berbenturan dengan pemerintah pusat.

Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dibanjiri gugatan hukum dari para pengembang karena menghentikan sepihak proyek yang sudah berjalan. Bahkan, tak tertutup kemungkinan pengembang akan menuntut ganti rugi kepada pemda akibat kebijakan ini.

Sebagai contoh, pengembang Pulau C, D, dan G yang sudah mengeluarkan dana sangat besar saat memulai konstruksi proyek. Sementara daerah tak memiliki dana untuk ganti rugi.

Padahal, proses pengadilan hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) hampir dipastikan berlarut-larut. Apalagi, persoalan ini sangat kental dengan aroma politik.

Selama proses pengadilan, proyek reklamasi berada dalam status quo. Jika ini yang terjadi maka seluruh pihak yang terlibat terjebak dalam situasi yang serba tidak pasti. Kondisi ini akan sangat buruk terhadap persepsi investor.

Ketiga, penghentian reklamasi akan membuat proyek pembangunan tanggul raksasa yang mengandalkan pembiayaan dari kontribusi pengembang tersendat. Dengan biaya yang sangat besar, anggaran negara tak akan cukup membiayai megaproyek ini.

Jika tanggul tak bisa dibangun maka dipastikan Jakarta Utara akan diterjang banjir rob di setiap bulan purnama. Ini lantaran permukaan air laut yang terus naik akibat perubahan iklim yang dibarengi penurunan permukaan daratan karena pengambilan air tanah yang berlebihan.

Keempat, sampai saat ini Anies-Sandi belum tampak memberikan solusi konkret terhadap penyelesaian banjir rob di Jakarta Utara sekaligus persoalan nelayan di sana. Berbagai program dan aktivitas nelayan saat ini masih samar. Apalagi, mereka yang terlibat dalam berbagai demonstrasi sebagian besar merupakan nelayan pendatang yang tidak berkepentingan, namun digerakkan LSM.

Emmy Hafild, mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), angkat suara terkait aktivitas LSM yang menolak reklamasi Teluk Jakarta.

"Saya bilang mereka sudah dimanfaatkan, dipolitisasi oleh lawan Pasangan Calon Gubernur Nomor 2 (Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat). Teman-teman LSM cuma sekadar menolak reklamasi, tapi tidak memikirkan nasib kelangsungan hidup masyarakat sekitar," tegas Emmy.

Seorang warga Muara Angke, Haji Fayumi, menjelaskan reklamasi sangat membantu. "Alhamdulillah, selama ini pengembang benar-benar memperhatikan. Mereka tidak tinggal diam. Ada bantuan khusus, bangun musala, dan bantuan lain," kata Fayumi, warga RW 01.

Tak hanya itu, reklamasi juga menyediakan lapangan pekerjaan. "Banyak warga sekitar sini yang dipekerjakan. Benar-benar sangat menguntungkan warga Muara Angke. Jadi jangan dipolitisasi," kata Fayumi.

Hebatnya, bantuan tetap berjalan meski reklamasi terhenti. "Harapan kami, warga bisa sejahtera. Ada kepedulian dari pihak pengembang," pungkas Fayumi.