TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Semarang meminta masyarakat dan pemerintah mewaspadai simpatisan dan pengusung khilafah yang saat ini sudah masuk ke instansi Pemerintahan.

Hal itu disampaikan Direktur Elsa Semarang, Yayan M Royani, menanggapi ramainya penolakan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, ada yang jauh lebih krusial dibanding penolakan kegiatan HTI.

"Saat ini mereka para simpatisan atau bahkan anggota pengusung khilafah sudah masuk aparatur pemerintahan. Itu yang lebih penting untuk diwaspadai," katanya, dalam rilis, Sabtu (8/4/2017).

Menurut Dosen UIN Walisongo Semarang ini, paham anti Pancasila itu sudah merambah ke berbagai sektor di Pemerintahan. Sehingga pemerintah harus semakin waspada.

"Mereka bilang Pancasila itu Thogut, negara kafir. Tapi mereka sendiri hidup digaji dari negara yang mereka cela itu," papar Yayan.

Bahkan, lanjutnya, paham anti Pancasila sudah merambah ke semua institusi pemerintahan, termasuk BUMN. Selain itu, simpatisan ormas anti Pancasila juga mulai masuk ke Kepolisian. Sehingga, anggota kepolisian juga perlu penguatan pemahaman soal keberagaman.

"Bayangkan saja, mereka mengikuti pengajian yang isinya mencela sistem negara ini, tapi pakai fasilitas mobil plat merah, bahkan ada yang menggunakan mobil dinas BUMN," tambahnya.

Sebagai lembaga yang kerap melakukan pendampingan terhadap kelompok minoritas, Yayan mengungkapkan, kerap mengalami tantangan justru dari pihak aparat pemerintahan.

"Suatu ketika kami sedang mendampingi kelompok minoritas agama untuk melakukan kegiatan yang legal, tapi di lapangan justru ada oknum aparat yang menjadi aktor penolakan kegiatan. Ini menunjukan bahwa pentingnya penanaman nilai Pancasila di tubuh kepolisian," jelasnya.

Karena itu, pihaknya meminta supaya para pemangku kepentingan semakin berhati-hati dalam merekrut personel aparat pemerintahan.

"Jika dibiarkan, lambat laun makar akan muncul justru dari dalam pemerintahan dengan dorongan kekuatan dari ormas," tandasnya. (*)