JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini terdapat enam kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero) diantaranya RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim dengan kapasitas terpasang sebesar 1,05 juta barel per hari.
Namun, dalam pelaksanaannya, produk Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Premium, Pertalite, Perta Dex, Pertamax, Bio Solar, Avtur dan lainnya yang dihasilkan dari keenam kilang minyak ini sekitar 800.000 hingga 950.000 barel per hari.
Dalam satu tahun, dibutuhkan sekitar 72 juta kilo liter BBM. Sementara, Pertamina sebagai BUMN Migas dapat memberikan kontribusi sekitar 39 juta kilo liter. Tidak ada jalan lain. Untuk memenuhi kebutuhan BBM, Pertamina melakukan impor minyak mentah dan bbm dari luar negeri.
Rasio ketergantungan akan impor minyak mentah dari tahun ke tahun semakin tinggi antara 33 hingga 44 persen. Hal ini tentu mengakibatkan devisa negara terkuras. Di sisi lain, kenaikan ini memperlihatkan bahwa kegiatan perekonomian Indonesia sedang tumbuh.
Atas pertimbangan perkembangan ekonomi Indonesia dan menyelamatkan devisa negara, Pertamina mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur yang dibagi dalam dua kelompok.
Kelompok pertama, dilakukan pengembangan empat kilang minyak yaitu RU V Balikpapan, RU VI Balongan, RU IV Cilacap, dan RU II Dumai. Program kerja ini dikenal dengan RDMP (Refinery Development Master Plan) dan kelompok kedua, dibangun kilang minyak baru (New Grass Root Refinery, NGRR) di Tuban dan Bontang.
"Tujuan dari pengembangan dan pembangunan kilang minyak adalah agar nantinya di tahun 2023, Pertamina bisa mewujudkan swasembada Bahan Bakar Minyak seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi-JK dalam Nawacita," ujar Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Rachmad Hardadi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (30/3/2017).
Rachmad Hardadi menambahkan, dengan keenam proyek ini, kapasitas produksi kilang minyak yang dioperasikan oleh Pertamina nantinya menjadi 2,2 juta barel per hari.  
Mega proyek enam kilang minyak ini diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun.
"Tantangan terbesar Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia adalah mewujudkan semua ini dalam kurun waktu tujuh tahun dan selesai di tahun 2023. Dua tahun lebih cepat dari target pemerintah. Untuk itu, dukungan dari semua pihak sangat kami perlukan," tutur Rachmad Hardadi.