Merdeka > Peristiwa > MAKASSAR
Mengerikannya rencana makar 313 versi polisi

Rabu, 5 April 2017 06:43
Reporter : Ronald


Sekjen FUI. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Polisi mantap menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus makar. Skenario menggulingkan pemerintahan dilakukan saat aksi massa 313 lalu. Sejumlah rencana juga sudah disiapkan oleh para pelaku.

Kelima orang diamankan, yakni Sekjen FUI sekaligus pentolan aksi 313 Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Mereka menggelar pertemuan di dua lokasi Menteng, dan Kalibata.

Versi polisi para tersangka akan menggelar aksi bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung. Setelah itu aksi susulan juga akan kembali dilakukan.

Para tersangka juga berencana melaksanakan aksi makar itu pada saat Pilkada 19 April 2017 atau sebelum bulan puasa. Saat itu kegiatan direncanakan lebih besar.

"Untuk tanggal 30 dan 31 (Maret) merupakan pemanasan, itu dalam pertemuan itu agendanya seperti itu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Argo Yuwono, Selasa (4/4).

Menurut Argo, terungkap juga pembagian tugas masing-masing untuk menduduki gedung DPR dengan menabrakkan bus dan masuk melalui gorong-gorong. Soal dana menggulingkan pemerintahan juga dibahas. Dibutuhkan Rp 3 miliar.

"Jadi dengan asumsi jika semua massa sudah masuk gedung DPR. Akan kesulitan untuk dikeluarkan. Ini sudah ada pemufakatan," kata Argo.

Kepolisian hingga kini masih menyelidiki siapa yang berinisiatif menduduki gedung DPR dan penyandang dana dari rencana makar ini.

Tim Advokasi Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF MUI), Achmad Michdan membantah Sekjen FUI Al Khathath punya rencana untuk menabrakkan truk ke gedung DPR.

"Enggak ada itu mau masuk lewat gorong-gorong, nabrak. Enggak adalah," ujar Michdan di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).

Koordinator Tim Pembela Muslim (TPM) itu juga menyampaikan tak ada pembicaraan soal dana Rp 3 miliar untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Bahkan, penyidik juga tak menanyakan untuk apa keperluan uang itu.

"Kalau dari Ustaz Al Khaththtat itu, dari 34 pertanyaan yang uang saja, itu enggak ditanyakan itu uang untuk apa, juga enggak dipersoalkan," tandasnya. [did]