Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar tak mempermasalahkan status anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berasal dari partai politik. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, para perwakilan daerah punya hak menjadi anggota partai.


Apalagi tak ada aturan yang melarang mereka menjadi simpatisan atau kader partai. 'Kalau pun anggota DPD jadi anggota partai, saya kira itu haknya,' kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin 3 April 2017.


Meski tak melarang, Idrus menyarankan anggota DPD tak masuk ke struktur partai. Hal itu untuk menghindari mereka memiliki jabatan di partai dan mempengaruhi status sebagai perwakilan daerah.


Idrus mengatakan, saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang larangan anggota DPD masuk partai. Sehingga perlu ada penambahan di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait hal ini.


'Perlu kita pikirkan adalah kalau masuk dalam struktur partai, itu saya kira masuk pengurus, nanti jadi ketua, jadi apa. Itu yang saya kira perlu diatur apakah itu memungkinkan,' imbuh Idrus.


Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Sariffudin Sudding menyatakan ada 70 anggota DPD berafiliasi dengan partai. Namun dugaan Sudding diragukan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Sebab sepengetahuan Farouk, jumlah perwakilam daerah yang bergabung dengan partai tak mencapai 50 persen dari 132 anggota DPD.


Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengkritisi kabar anggota DPD berasal dari partai. Menurutnya perlu ada sikap tegas untuk mundur dari jabatan mereka sebagai perwakilan. Sebab ada kemungkinan mereka memprioritaskan kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat di daerah.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...pd-dari-parpol

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pemilihan Ketua DPD 3 April Liar

- MA Cabut Tatib, DPD Tetap Lanjutkan Pemilihan Pimpinan

- MA Batalkan Tatib DPD