Senin, 3 April 2017 15:50 WIB Penulis: Christion Dior Simbolon

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta pemerintah menyelenggarakan dialog nasional lintas kelompok seusai perhelatan Pilgub DKI Jakarta.

Dialog tersebut diperlukan untuk merekatkan kembali masyarakat yang terpolarisasi akibat berkembangya isu suku, ras dan agama (SARA) pada masa kampanye Pilkada, terutama Pilgub DKI.

"Jadi sehabis Pilkada mungkin kita harapkan ada dialog nasional sehingga kesalahpahaman, ketidakserasian, akan hilang semuanya itu," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Senin (3/4).

Ia mengatakan, nantinya dialog nasional tersebut tidak boleh ada kaitannya dengan dunia politik. "Ya supaya tidak terjadi hal-hal urusan Pilkada masuk di situ," imbuhnya.

Lebih jauh, Ma'ruf mengimbau agar ormas-ormas Islam tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa simbol-simbol agama. Ia berharap, semua pihak fokus merekatkan kembali tali persaudaraan dan meningkatkan toleransi antarumat.

"Sudah cukup ya (aksi-aksi unjuk rasa). Ya, kita sudah suarakan. Sekarang kita bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan di dalam rangka menyatukan bangsa," ujar dia.

Pemerintah, lanjut Ma'ruf, harus mampu memegang peranan sebagai penengah antara masyarakat yang terpolarisasi. Dengan begitu, benturan-benturan dan kesalahpahaman yang terjadi di tingkat masyarakat kelas bawah bisa diselesaikan secara baik.

"Semua elemen bangsa harus bisa kembali rekonsiliasi mengenai hal ini agar kita semua bisa utuh kembali. Saya merasa sudah cukup apa yang kita suarakan untuk menegakkan keadilan. Sekarang kita berupaya menyatukan kembali," tandasnya. (X-12)

http://mediaindonesia.com/news/read/99162/ketua-mui-setop-aksi-unjuk-rasa/2017-04-03