Salah satu ciri negara demokrasi adalah multi partai. Setiap orang memiliki hak untuk berkelompok atau berorganisasi. Tujuannya, dengan lahirnya partai-partai yang didirikan atas gagasan masyarakat sendiri dapat menjadi wadah penyalur aspirasi. Keinginan dan hak-hak masyarakat dapat diperjuangkan melalui partai.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki banyak partai politik. Organisasi-organisasi kemasyarakatan juga tidak kalah banyaknya. Semua memiliki visi dan misi yang ideal (setidaknya ideal menurut mereka sendiri). Perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi basis berdirinya organisasi-organisasi tersebut.

Baca saja beberapa partai politik yang sangat terkenal dalam konstalasi nasional, seperti Partai Demokrat, PDIP, Nasdem, PAN, dan lain-lain. Mereka semua memiliki landasan yang mulia, yaitu menjadikan masyarakat madani, masyarakat adil makmur.

Namun, anehnya, semakin banyak partai politik belum tercapai juga cita-citanya sampai sekarang. Justru antara satu partai dengan partai lainnya saling sikut-sikutan. Mereka sibuk membesarkan partai politik masing-masing, bukan sibuk mencapai tujuannya.

Kalau dianalogikan, masyarakat ideal adalah tujuan bersama. Masyarakat adalah keluarga kita semua. Negara adalah rumah kita bersama. Setiap individu dalam keluarga tentu mengharapkan masyarakat yang ideal. Dengan demikian, semestinya setiap individu saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Bukan sebaliknya, saling sikut-menyikut demi menjadi yang terbaik dan melupakan tujuan bersama.

Idealnya, partai politik juga bisa berlaku demikian. Antara satu partai politik dengan partai politik lain saling dukung-mendukung untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Bukan seperti yang kita saksikan saat ini, partai-partai tidak mampu mengendalikan oknum-oknumnya. Oknum-oknum partai politik banyak yang sibuk mencari proyekan untuk mengisi kantong-kantong pribadinya. Banyak oknum partai politik yang sibuk dikejar-kejar KPK, bukan sibuk memperbaiki negara.

Ah, saya sempat berpikir begini, apa karena dalam rekruitmen anggota partai politik tidak ada syarat-syarat khusus atau bagaimana ya? Untuk masuk partai politik kan tidak ada syarat akademik atau potensi. Siapa saja bisa masuk dan keluar partai politik dengan mudah. Alhasil, ya begini ini jadinya.

Tapi, mungkin ada unsur lain yang menjadi penyebabnya. Misalnya, tidak sedikit orang-orang yang masuk partai politik dengan tujuan memperoleh jabatan. Karena jabatan sudah menjadi tujuan akhirnya ya jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jabatan bukan dijadikan alat untuk menyejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut saya, jika partai politik belum mampu saling gotong-royong untuk mencapai tujuan berdirinya Indonesia, lebih baik partai politik dibubarkan sekarang juga. Jadikan satu partai saja agar semuanya memiliki satu tujuan dan satu wadah. Partai-partai yang sibuk korupsi dibubarkan saja.

Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Aristoteles dahulu kala. Jika negara tersebut belum memiliki undang-undang maka sistem pemerintahan yang baik adalah sistem demokrasi. Sebaliknya, jika negara tersebut sudah memiliki undang-undang maka sistem pemerintahan yang baik adalah sistem monarki. Agar lebih jelas maksud Aristoteles tersebut, yuk kita baca buku bareng-bareng sebelum partai politik benar-benar dibubarkan.

baca artikel lainyya di cabarus.com